JOGJA - Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memunculkan beragam respons dari masyarakat dan kalangan akademisi. Selain dinilai berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga, kebijakan ini juga dianggap perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan energi nasional.
Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Zuly Qodir menilai, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi soal kebijakan energi nasional menyusul kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali skema subsidi BBM non-industri sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat.
"Bagi Pertamina dan pemerintah, kenaikan harga BBM sering dijelaskan sebagai konsekuensi penyesuaian pada harga pasar dunia. Jika nanti Pertalite juga naik harga,p beban ekonomi masyarakat makin berat," ujar Zuly, Kamis (11/6).
Ia mengakui penyesuaian harga Pertamax memiliki dasar yang dapat dipahami, terutama akibat gejolak harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global dan gangguan distribusi energi internasional.
Namun demikian, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh mengesampingkan perlunya perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
Menurut Zuly, persoalan yang muncul bukan hanya terkait kenaikan harga BBM itu sendiri, melainkan ketidakseimbangan antara meningkatnya biaya hidup dan pertumbuhan pendapatan masyarakat yang dinilai tidak mengalami kenaikan signifikan.
"Ini berpotensi memicu efek berantai. Biaya transportasi dan distribusi yang meningkat bisa berdampak ke harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari," ulasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk mengkaji kembali skema subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, subsidi dapat diarahkan kepada kelompok masyarakat non-industri, terutama pengguna kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi nonmewah.
"Perlu kajian lagi soal subsidi BBM non-industri. Agar kelompok yang terdampak tetap punya akses ke energi dengan harga yang terjangkau. Jika tidak ada langkah perlindungan yang memadai, tekanan ekonomi masyarakat akan makin besar," tegasnya.
Selain substansi kebijakan, Zuly juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang konsisten dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Menurutnya, perbedaan antara pernyataan resmi pemerintah dan pengalaman yang dirasakan masyarakat dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.
Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan mengenai kondisi energi nasional, termasuk tantangan yang sedang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.
"Ketika masyarakat melihat fakta yang berbeda dengan narasi yang disampaikan, kepercayaan publik bisa turun. Komunikasi yang jujur, terbuka, dan sesuai kondisi lapangan menjadi sangat penting," ungkapnya
Di sisi lain, kenaikan harga Pertamax juga menuai keluhan dari sebagian masyarakat. Warga Tegalrejo Jogja Aditya Santoso, mengaku heran dengan kebijakan kenaikan harga yang dinilai cukup drastis dan mendadak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Saya heran kok naiknya bisa sebesar itu. Buat saya yang setiap hari pakai kendaraan untuk bekerja, tentu ini cukup memberatkan," katanya.
Menurut Aditya, pemerintah semestinya lebih transparan dalam menjelaskan alasan kenaikan harga BBM kepada masyarakat. Di samping itu, penyesuaian harga juga harusnya disosialisasikan jauh-jauh hari.
Baca Juga: Inovasi dari Tambak Tradisional: Sektor Akuakultur Indonesia Mulai Lirik Teknologi Berbasis IoT
Secara pribadi, dia mengaku khawatir kebijakan tersebut akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan lain.
"Yang bikin saya agak takut biasanya setelah BBM naik, harga-harga lain ikut naik. Ujung-ujungnya yang menanggung beban masyarakat. Pemerintah harus jelaskan terbuka kenapa kebijakan ini diambil dan apa langkah untuk melindungi masyarakat," ujarnya. (iza)
Editor : Heru Pratomo