Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR pada pembahasan tingkat pertama pada 4 Juni lalu. Revisi ini ditujukan untuk memperkuat sistem keuangan nasional dan menjaga kepercayaan pasar.
Pengesahan revisi UU P2SK ini dilakukan di tengah pasar keuangan domestik yang masih dilanda gejolak akibat depresiasi nilai tukar rupiah dan diikuti dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang disebabkan oleh faktor global dan domestik.
Dosen Fakultas Ekonomi UGM, Rijadh Djatu Winardi, S.E., M.Sc., Ph.D., CFE., menilai revisi Undang-Undang P2SK ini merupakan sebuah langkah positif yang esensial untuk memperkuat ekosistem keuangan nasional. Ia melihat bahwa penguatan wewenang OJK dalam mengawasi aset kripto, bursa komoditas strategis, hingga tata kelola dana publik seperti dana haji dan Tapera adalah keputusan yang tepat.
Langkah ini efektif menutup celah pengawasan yang selama ini masih abu-abu. “Menurut saya, penguatan peran LPS dan penerapan mekanisme deteksi dini krisis merupakan penyesuaian yang sangat relevan untuk memitigasi dinamika risiko finansial saat ini,” jelasnya, Jumat (19/6).
Rijadh memberi catatan terkait revisi UU P2SK tersebut, khususnya pada aspek tata kelola kelembagaan. Bagi Rijadh perluasan mandat Bank Indonesia menjadi mandat ganda. Perlu dicermati juga terkait besarnya peran Pemerintah dan DPR dalam pengawasan berbagai lembaga keuangan ini.
Salah satu sumber kekhawatiran terbesar di masyarakat termasuk para investor adalah potensi intervensi yang terlalu dalam dari ranah eksekutif maupun legislatif. Kondisi tersebut sangat dikhawatirkan dapat mengikis independensi institusi-institusi otoritas keuangan.
“Lembaga-lembaga ini seharusnya dapat menjalankan tugas dan mengambil keputusan secara objektif, murni berdasarkan mandat dan dinamika kondisi pasar, bukan karena tekanan politis,” tegasnya.
Rijadh menjelaskan bahwa undang-undang ini bukan menjadi solusi jangka pendek. UU P2SK in merupakan bagian dari reformasi struktural yang dampaknya baru terasa dalam hitungan tahun, lewat ketentuan pelaksanaan dan kelembagaan yang dibangun.
Menurutnya yang terjadi di pasar saat ini adalah krisis kepercayaan jangka pendek. Hal ini terbukti dari urutan waktu. Ketika UU disahkan 4 Juni, Rupiah mencapai titik terlemahnya dalam lebih dari 25 tahun pada 8 Juni yang menembus Rp18.188 per dolar AS. Hal ini melewati titik terendah pada krisis 1998.
Baca Juga: Dewan Kota Jogja Minta Pemkot Lebih Siap Hadapi Lonjakan Wisatawan saat Momentum Libur Sekolah
Akhirnya yang menstabilkan pasar bukan dari UU tersebut, melainkan kebijakan moneter. Melalui penaikan BI Rate di luar jadwal reguler pada 9 Juni dari 5,25 persen menjadi 5,50 persen, dalam dua hari rupiah menguat kembali ke kisaran Rp17.800 sampai Rp17.900.
“Jadi menurut saya UU P2SK ini fondasi jangka panjang yang baik, tapi pemulihan kepercayaan hari ini ditopang oleh respons kebijakan, bukan oleh undang-undang,” ungkapnya.
Krisis pasar ini, menurut Rijadh disebabkan oleh faktor eksternal. Konflik di Timur Tengah yang mengancam Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia ke kisaran 93 sampai 94 dolar AS per barel, angka ini jauh di atas asumsi APBN 2026 kita yang hanya 70 dolar.
Ditambah lagi, ekspektasi bahwa The Fed akan menahan suku bunga tinggi lebih lama, yang ujungnya menguatkan dolar. “Ini pola yang khas dan selalu memicu pelarian modal (capital outflow) dari emerging markets,” ujarnya.
Di luar itu semua, yang yang membuat nilai tukar rupiah dan IHSG jatuh paling dalam di kawasan Asia adalah faktor domestik kita sendiri yang justru memperbesar luka itu. Dari beban APBN yang dinilai semakin rentan akibat alokasi anggaran untuk program-program yang dianggap boros, populis, dan kurang berdampak pada produktivitas ekonomi jangka panjang, hingga faktor teknikal seperti rebalancing indeks MSCI dan FTSE yang juga memicu pelepasan aset menjadi faktor utama dari pelemahan Rupiah dan anjloknya IHSG.
“Jadi pandangan saya, sentimen global memang yang menyalakan api, tapi concern pada postur fiskal dan persepsi pasar yang membuat apinya membesar. Kalau jatuhnya pasar ini murni karena faktor global, semestinya seluruh negara ASEAN jatuh dalam level yang setara. Nyatanya kan tidak,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Rijadh menjelaskan terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh BI dalam mengatasi hal ini. Untuk jangka pendek, BI perlu menempuh beberapa tindakan, tidak hanya menaikkan suku bunga, tapi juga intervensi di pasar spot, NDF, DNDF, dan SBN, serta menaikkan yield SRBI hingga 7,65 persen.
Hasilnya terlihat, IHSG menguat ke level 6.254 pada 18 Juni dan nilai tukar rupiah ada di posisi di Rp17.832. Akan tetapi pemulihan ini belum struktural. Penguatan IHSG lebih banyak ditopang investor domestik dan tactical buying asing, bukan kembalinya arus modal asing secara struktural, karena dana asing secara masih keluar.
Artinya stabilisasi ini masih rentan dan mahal, karena mempertahankan suku bunga tinggi punya ongkos bagi pertumbuhan dan beban kredit masyarakat.
“Ke depan, pandangan saya kuncinya justru ada di sisi yang bukan domain BI, yaitu kredibilitas fiskal dan koordinasi. Sebab, moneter tidak bisa bekerja sendirian. Yang paling dinanti pasar adalah sinyal disiplin fiskal yang jelas, dan ironisnya, jaminan bahwa mandat ganda BI yang baru tidak akan mengorbankan independensinya dalam menjaga inflasi. Di sinilah implementasi UU P2SK akan diuji,” pungkasnya.
Editor : Heru Pratomo