SOLO - Ruang rapat Komisi IV DPRD Sragen mendadak panas, Senin (4/5). Aroma tidak sedap dalam sistem rekrutmen dan kebijakan ketenagakerjaan di PT CWII akhirnya dibongkar habis-habisan di meja legislatif.
Pemanggilan jajaran direksi pabrik boneka tersebut merupakan buntut dari mencuatnya kabar tes masuk "semi telanjang" serta pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 849 buruh.
Namun, suasana sempat menyulut emosi dewan lantaran pihak HRD yang paling bertanggungjawab justru mangkir. Ketua Komisi IV DPRD Sragen Giyamto tak mampu menahan kegeramannya.
Baca Juga: Pasien RSUD Moewardi Solo Tewas Diduga Kuat Loncat dari Lantai 11
”HRD ini kurang ajar. Laki-laki (pelamar) kok dilihat perempuan, begitu juga sebaliknya. Harus diperbaiki! Ada tata budaya dan etika yang harus dijaga,” tegas Giyamto.
Ironisnya, badai PHK ini menghantam para buruh tepat saat mereka berharap mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Giyamto menilai pola PHK menjelang Lebaran ini adalah lagu lama yang terus berulang dan sangat tidak manusiawi.
Persoalan PT CWII ternyata merembet ke masalah aset. Giyamto membongkar dugaan pelanggaran izin penggunaan lahan.
Baca Juga: Tragis! Penumpang Bus Asal Lampung Ditemukan Meninggal di Pinggir Jalan Solo–Semarang, Boyolali
Ia menyebut parkiran pabrik di wilayah Karangmalang itu diduga menggunakan tanah milik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) yang seharusnya tidak boleh dibangun. ”Saya tidak mau tahu, itu pabrik Anda, tapi parkirnya di lahan yang dilarang,” tegasnya.
Dewan meminta pihak perusahaan menghadirkan HRD dalam pertemuan selanjutnya agar duduk perkara menjadi terang benderang.
Baca Juga: Sadis! Peran Pelaku Pembunuhan Lansia di Rumbai Terkuak Lewat CCTV, Mantan Menantu Diduga Terlibat
PT CWII berjanji akan melakukan evaluasi total, namun bagi ratusan buruh yang sudah kehilangan pekerjaan, janji itu dirasa terlambat. ”Utamakan warga Sragen. Jangan asal PHK, mereka butuh makan,” tandas Giyamto.
Di hadapan dewan, Direktur PT CWII Ken Kwok yang baru menjabat November 2025 lalu mengaku terkejut. Pria asal Hong Kong itu mengklaim manajemen puncak tidak mengetahui adanya prosedur pemeriksaan fisik yang melampaui batas tersebut.
”SOP seperti itu tidak ada dan tidak diperbolehkan. Kami selama ini tidak menyentuh urusan HRD yang dikelola pihak lokal,” dalihnya.
Pembelaan datang dari tim poliklinik perusahaan, Ninik Nurcholis. Ia berdalih pemeriksaan fisik dilakukan di ruang tertutup untuk mengecek bekas operasi, penyakit kulit, hingga tato.
Terkait isu petugas laki-laki yang mengecek pelamar perempuan, Ninik beralasan hal itu terjadi secara darurat karena petugas perempuan sedang mendampingi istri melahirkan. ”Saya juga sudah tua,” cetusnya.
Tak hanya soal rekrutmen, persoalan hak buruh juga menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IV Tono mewanti-wanti agar perusahaan tidak lepas tangan.
”Jangan sampai habis manis sepah dibuang. Sudah kerja, lalu di-PHK tanpa pesangon,” sindirnya.
Kepala Disnaker Sragen Rina Wijaya menegaskan akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Selain mengecek kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya akan menelusuri dokumen kompensasi. Pasalnya, ada indikasi pekerja diminta menandatangani surat pernyataan pelepasan hak ganti rugi.
”Pekerja yang kontraknya habis memang tidak bisa klaim (ganti rugi), tapi yang di-PHK harus mendapatkan haknya,” jelas Rina. (din/adi/laz)
Sumber: Radar Solo
Editor : Sevtia Eka Nova