SOLO – Gelombang protes para kontraktor lokal yang menggeruduk kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen, Kamis (18/6/2026) berbuntut panjang. Eks Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sragen Tatag Prabawanto murka, setelah namanya dituding sebagai broker proyek.
Saat dikonfirmasi, Tatag menantang balik pihak-pihak yang melempar isu liar tersebut tanpa berani menyebut nama. Menurutnya, ini merusak nama baiknya lantaran dituding ikut bermain dalam penataan lelang proyek APBD Sragen.
“Terkait ada yang mengatakan manusia berkepala tikus, sebutkan saja! Jangan tedeng aling-aling,” tantang Tatag.
Tatag kian murka, karena tudingan mengatur jatah proyek di DPU juga dikaitkan dengan manuver politiknya sebagai ketua DPD PSI Sragen.
Sadar Tatag murka, salah seorang perwakilan dari forum kontraktor bahkan sempat mengirim pesan singkat ke ponselnya untuk klarifikasi.
“WA-nya (WhatsApp) masih saya simpan. Mereka sudah begitu yakinnya, bahwa saya ikut cawe-cawe masalah tender proyek di DPU. Tolong, kalau menganggap manusia berkepala tikus itu saya, sebutkan saja! Ini kan juga pembelajaran agar transparan,” ketus Tatag.
Baca Juga: Pedagang Daging Sapi di Magelang Kompak Libur Tiga Hari, Banyak Pembeli Kecele
Disinggung kemungkinan adanya muatan politis, Tatag tidak menampik hal tersebut. Namun, ia menggarisbawahi bahwa selama belasan tahun menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Bumi Sukowati, rekam jejaknya bersih dari urusan bagi-bagi proyek.
“Saya jadi sekda enggak pernah nitip rekanan untuk dimenangkan. Belum pernah. Apalagi ini dikaitkan dengan politik,” ujarnya.
Tatag menegaskan PSI sangat menjaga idealisme anti-korupsi dan anti-intoleransi. “Meski kami tertatih-tatih di Sragen, kami punya optimisme. Jangan dikaitkan seolah-olah PSI Sragen ikut menata pekerjaan atau menata pemenang tender. Enggak ada sama sekali!” tegasnya.
Sementara itu, Tatag sepakat dengan tuntutan para pengusaha konstruksi lokal terkait perlunya transparansi dalam proses lelang. Menurutnya, gejolak di tubuh DPU saat ini dipicu dua hal. Mulai dari minimnya anggaran daerah hingga mampetnya komunikasi.
Baca Juga: Pencinta Vario Semarakkan Night Ride Penuh Kebersamaan di Ajang "Vario Street Nation"
Tatag menilai kondisi di DPU mirip fenomena api dalam sekam. Ada komunikasi yang tersumbat dan sangat kaku, antara instansi terkait dengan para pelaku jasa konstruksi lokal.
“Sehingga memicu saling curiga dan munculnya dugaan keterlibatan makelar atau broker proyek liar,” ujarnya.
Baca Juga: Menjelang Malam 1 Suro: Menelusuri Sejarah, Alasan Kesakralan, hingga Mitos Nyi Roro Kidul
Tatag menyarankan agar asosiasi pengusaha konstruksi kembali dioptimalkan sebagai jembatan resmi. Bukan justru membiarkan oknum-oknum liar bergerak di ruang gelap.
Demi menyudahi kegaduhan ini, Tatag mendesak kepala DPU beserta jajaran Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Sragen untuk segera melapor dan duduk bersama bupati. Ini penting agar kontraktor lokal dengan track record bersih tetap diberi ruang.
“Kalau ini enggak selesai, saya berharap kepala dinas lapor bupati. Dan bupati harus bisa menyelesaikan ini, sehingga tidak saling curiga,” bebernya. (din/fer/laz)
Sumber: Radar Solo
Editor : Sevtia Eka Nova