MUNGKID - Sebanyak 90 ribu liter air bersih didistribusikan ke 20 titik yang tersebar di empat kecamatan, yakni Borobudur, Pakis, Salaman, dan Tegalrejo. Bantuan tersebut menyasar wilayah yang sumber airnya mulai menyusut akibat kemarau panjang.
Droping air bersih dilakukan secara kolaboratif oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), Paguyuban Sopir Truk Magelang, Polresta Magelang, PMI, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta dukungan CSR Bendahara Pemuda Muhammadiyah Pusat.
Ketua FPRB Kecamatan Borobudur, Nur Fauzan mengutarakan, dari total 90 ribu liter air yang disalurkan, sebanyak 80 ribu liter dibawa FPRB bersama Paguyuban Sopir Truk Magelang. Sementara sisanya berasal dari sejumlah pihak.
Baca Juga: Beraksi di Depan Ibu Kandungnya, Pelaku Penikaman Petani di Masaran Sragen Dibekuk Polisi
"Ini untuk aksi sosial membantu warga yang terdampak kekeringan dan membutuhkan air bersih," kata Fauzan di Lapangan Randu Alas Tuksongo, Sabtu (12/9).
Di Kecamatan Borobudur, kata dia, bantuan diprioritaskan untuk Desa Majaksingi dan Tegalarum. Lantaran kondisi di kedua wilayah tersebut mulai mengkhawatirkan karena debit sumber air terus menyusut.
Di Majaksingi, sebagian warga masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, sumur-sumur warga kini mulai mengering sehingga pasokan air harus dipenuhi melalui dropping.
Sementara di Tegalarum, meski telah tersedia program pamsimas, debit airnya tidak lagi mencukupi kebutuhan warga. Fauzan menyebut, setelah digunakan selama dua hari, air yang tersedia kembali habis dan warga harus menunggu pasokan berikutnya.
Fauzan mengutarakan, droping air di Borobudur sendiri telah dilakukan FPRB sejak 3 September. Semula bantuan difokuskan ke Majaksingi, kemudian meluas ke Tegalarum. FPRB juga membuka kemungkinan membantu wilayah lain apabila terdapat permintaan akibat kekeringan.
Baca Juga: Kronologi Penembakan Wili Mbuik ASN Dinas Pertanian oleh KKB di Papua, Jenazah Korban Dipulangkan
Fauzan memperkirakan, dampak kekeringan masih dapat meluas apabila tidak ada hujan dan berlangsung hingga satu bulan ke depan. Berdasarkan informasi yang diterima, musim kering diperkirakan masih berlangsung hingga November.
"Harapan kami ketika mulai turun hujan nanti kita juga mengadakan penghijauan di lereng Perbukitan Menoreh," bebernya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang Bambang Hermanto mengatakan, dampak kekeringan hingga kini telah dirasakan di 14 kecamatan dan 31 desa. Sekitar 2.500 kepala keluarga atau 15 ribu jiwa tercatat membutuhkan pemenuhan air bersih. Namun, angka tersebut masih dapat berubah.
Borobudur menjadi satu wilayah dengan dampak kekeringan paling parah. Selain Borobudur, wilayah yang masuk lima besar dengan kebutuhan air bersih tinggi antara lain Pakis, Salaman, Tegalrejo, Grabag, dan Secang.
Namun, kata Bambang, kondisi kekeringan tidak terjadi merata di seluruh desa dalam satu kecamatan. Droping dilakukan pada titik-titik yang sumber airnya telah mengalami penurunan debit atau mengering. Karena itu, selain mengandalkan dropping, pemerintah mulai membangun sumur bor dan pipanisasi dari sumber air.
"Kalau ada mata air terdekat dengan dusun, kita bisa fasilitasi bantuan pipa. Jaraknya bisa 200 meter, 300 meter, bahkan sampai satu kilometer," ujarnya.
Menurutnya, sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan warga terhadap dropping air setiap kali musim kemarau datang. Air dari sumber yang masih tersedia dapat dialirkan ke tandon dan kemudian dimanfaatkan warga.
Meski jumlah wilayah terdampak meningkat, Bambang memastikan, kebutuhan air bersih untuk keperluan domestik masih dapat dipenuhi hingga September dan Oktober. Tentunya dengan dukungan pemerintah, relawan, dunia usaha, komunitas, maupun sumber pendanaan lainnya. "Mudah-mudahan awal November sudah turun hujan," paparnya.
Baca Juga: Polres Sragen Bekuk Dua Pelaku Kekerasan di Sambungmacan, Korban Sempat Diancam Dibunuh
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menuturkan, kondisi kemarau tahun ini terasa lebih panas dan kering. Menipisnya pasokan air tidak hanya menyangkut kebutuhan rumah tangga, tetapi mulai berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan kesehatan warga.
"Di beberapa kecamatan pasokan air bersih sudah menipis dan aktivitas tentu mengganggu aktivitas ekonomi, kesehatan, dan warga pada umumnya," terangnya.
Grengseng menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat menangani persoalan kekeringan seorang diri. Kolaborasi dengan relawan, dunia usaha, komunitas, organisasi masyarakat, hingga warga menjadi penting untuk memastikan kebutuhan air dapat terpenuhi.
"Mari kita jaga dan lestarikan alam serta mata air kita, sehingga masalah ini ke depan bisa kita antisipasi secara berkelanjutan," tegasnya. (aya)