Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIJ Krido Priyatno menegaskan, tidak ada pelepasan hak. Tapi memberikan nilai manfaat langsung kepada pemerintah kalurahan. "Jadi istilahnya tidak dilepas ya, tapi dipakai dengan pemberian nilai manfaat kepada kalurahan selama dipergunakan," ujarnya.
Mekanismenya menggunakan perjanjian para pihak. Kemudian dituangkan dalam kekancingan. Krido menyebut jika status tanah desa sebagai tanah anggaduh itu proses dan mekanismenya harus dikembalikan tanah anggaduhnya kepada kasultanan.
Meskipun nanti hak pengelola maupun nilai manfaat tetap di kalurahan. Tetapi status tanahnya dikembalikan dulu. "Tetapi tetap dikelola kalurahan dengan tetap kalurahan memiliki nilai manfaat. Berapa nilai manfaat itu dengan appraisal," jelasnya.
Meski begitu, nilai appraisal sejauh ini masih dibahas oleh para pihak. Namun yang jelas ia menyebut mekanismenya ada dua, masuk rekening khusus atau rekening desa. "Itu teknis, nanti yang penting tidak ada kesulitan ketika pencairan," ujarnya.
Lebih lanjut Krido menyebut dana itu bisa digunakan untuk pembangunan di kalurahan. Tujuannya untuk mendukung jalannya pemerintahan di kalurahan. Salah satunya adalah untuk pembangunan fisik. "Boleh. Memang definisi dari tanah kas desa seperti itu, untuk mendukung jalannya pemerintahan kalurahan," tambahnya.
Direktur Utama PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) A.J Dwi Winarsa mengatakan, tanah kas desa dan SG telah terbit surat tanggapan permohonan pelepasan tanah desa dari Keraton Jogja tanggal 17 Desember 2022.
"Berdasarkan surat itu bahwa dapat digunakan untuk pembangunan jalan tol Jogja-Bawen tanpa harus dengan pelepasan. Penggunaan tanah dapat digunakan dengan memberikan hak pakai melalui perjanjian para pihak," jelasnya. (lan/laz)