Keraton Jogja Segera Ajukan Gugatan

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 2 Mei 2023 | 17:16 WIB
Photo
Photo
RADAR PURWOREJO -  Kasus mafia tanah dengan penyalahgunaan puluhan hektare tanah kas desa (TKD) maupun sultan ground (SG) terus bergulir. Babak barunya, Keraton Jogja segera mengajukan gugatan.

"Saya minta Keraton juga mengajukan gugatan," ujar Gubernur DIJ Hamengku Buwono X pekan lalu. Gugatan akan dilakukan, karena tanah Keraton yang disalahgunakan menjadi hilang.

Meski demikian, belum dirinci secara teknis gugatan seperti apa dan waktunya kapan. Namun dipastikan segera dilakukan. "Karena tanahnya ilang dengan disalahgunakan tanpa izin. Kan tanah Keraton ilang. Gitu lho," lanjutnya.

Bapak lima puteri yang juga raja Keraton Jogja ini menegaskan, kasus penyalahgunaan tanah milik Keraton sudah tidak bisa ditolerir lagi. Indikasi komplotan mafia tanah di DIJ mulai terkuak satu per satu.

Dimungkinkan terus bertambah setiap harinya. "Ya, rata-rata kas desa itu yang dimainkan. Sekarang tidak ada ampun lagi, kan gitu,"  tandasnya.

HB X menilai tanah Keraton yang disalahgunakan dengan modus berbeda. Pelanggarannya bermacam-macam. Mulai sejak awal tidak izin hingga izin yang tidak sesuai peruntukannya. Izin penggunaan TKD harus melalui serangkaian prosedur. Bukan hanya izin gubernur, namun juga Keraton Jogja.

"Keraton tanah e ilang. Dirugikan gak? Makanya saya meminta Keraton menuntut gitu lho. Karena tanahnya kan dirampok orang," tandasnya.

Penyalahgunaan tanah Keraton yang terjadi di DIJ membuat Satpol PP DIJ bekerja keras. Belum ada kurun waktu setahun, puluhan hektare tanah disegel. Parahnya, hal itu terus bergulir hingga kini.

Belum lama ini, tepatnya 17 April lalu, Satpol PP DIJ telah melakukan penyegelan tanah di Kalurahan Maguwoharjo (Depok) yang disewa PT Komando Bayangkara Nusantara. Di lokasi itu dibangun hunian perumahan bernama D'Junas, jumlahnya delapan persil dengan total 64.700 m2.

"Masih ada berapa tempat lagi yang harus kami segel. Di Maguwoharjo ada dua, Gunungkidul satu. Kami masih menjadwalkan," ungkap Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad.

Lokasi di Maguwoharjo, dikatakan Noviar, cukup banyak. Mulai skala kecil hingga besar. Meski begitu, serangkaian proses harus diikuti. Tahapannya pemanggilan, berita acara peringatan, setelah itu peringatan dan peyegelan. Dilakukan bertahap.

"Maguwo (Maguwoharjo, Red) yang tidak berizin sampai yang kecil-kecil itu ada 90 titik. Yang besar-besar ada dua, kami tutup dalam waktu dekat. Saya fokus di sini dulu, baru nanti Gunungkidul," jelasnya.

Dari banyaknya kasus penyalahgunaan TKD, sudah ada satu yang diproses hukum. Dan akan terus berjalan, dimungkinkan melibatkan banyak orang.

Kasus yang sedang berjalan adalah perkara penyalahgunaan TKD di Kalurahan Caturtunggal yang melibatkan PT Destama Putri Sentosa (DPS). Direktur Utama Robinson Saalino bahkan telah ditangkap dan ditahan Kejati DIJ di Lapas Wirogunan sejak Jumat (14/4). Robinson disangka telah merugikan keuangan negara sedikitnya Rp 2,4 miliar. (lan/laz)

 
Photo
Photo
Editor : Administrator
Penyegelan TKD dan SG