Informasi perizinan yang dikantongi, seperti diberitakan di Radar Jogja kemarin (4/5), pengembang diketahui telah mengajukan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta (UPNVY) Eko Teguh Paripurno menegaskan, perlu dikaji dan cek ulang ihwal izin OSS.
"Yang jadi masalah, izin OSS itu izin yang serta merta dan tidak melihat status lahan, status kawasan, seperti itu. OSS itu kan otomatis. Jadi yang diperlukan sekarang itu bahwa itu izinya ada, izin otomatis," tegas Ekjo kemarin (4/5).
Karena sifatnya otomatis, maka izin OSS memiliki kelemahan. Sebab tidak ada dokumen di persyaratkan, misalnya Amdal (analisis mengenal dampak lingkungan) dan dokumen lingkungan lainnya. Oleh sebab itu, kondisi ini harus dicermati dengan seksama.
"Sekarang marak izin OSS dulu, baru nanti persyaratan dipenuhi. Yang jadi masalah kan dari sisi tempat, itu melakukan pelanggaran (atau tidak)," ujarnya penuh tanya.
Eko menyebut, di kawasan Gunung Sewu memang banyak terjadi pelanggaran. Di antaranya soal pembangunan di sepadan pantai hingga pembangunan di kawasan karst yang sebetulnya dilindungi. Biasanya lokasi itu dibuat objek wisata.
"Kita sepakat terhadap upaya peningkatan wisata, tapi tidak sepakat kepada segala cara yang dilakukan. Masih ada pilihan cara memuliakan wisatawan dengan tidak melakukan kejahatan-kejahatan lingkungan semacam itu," jelasnya.
Dikatakan, di kawasan karst perlu ditegakkan kembali dan diingatkan kembali. Yang harus dilakukan sebenarnya pembangunan yang adaptasi terhadap kawasan lindung, konservasi, peraturan, tidak malah.
Meski tidak serta merta, potensi bencana sangat tinggi. Perusakan terhadap lingkungan, apalagi pada kawasan karst dan Gunung Sewu bisa berakibat fatal. Waktunya bisa cepat bisa lambat. Maka pelanggaran hal ini harus ditegakkan.
"Lebih concern pelanggaran terhadap hukum yang harus ditegakkan terhadap tata ruang, terhadap sepadan. Karena (berpotensi) kalau tiba-tiba ada bencana," ujarnya.
Sebelumnya, Satpol PP DIJ berencana melakukan penutupan atau penyegelan tanah Sultan Ground (SG) yang diduga tidak berizin di Gunungkidul. Hasil penyelidikan, Drini Park yang rencananya akan disegel itu tidak menggunakan SG.
"Iya bersebelahan. Kemarin juga dicek patoknya," ujar Kepala Satpol PP DIJ Noviar Rahmad. Senada, Noviar menyebut status tanah di kawasan pembangunan objek wisata Drini Park adalah SHM. Hasil pemeriksaan dipastikan bukan SG.
Penelusuran atas penyalahgunaan tanah kas desa dan SG terus dilakukan Satpol PP DIJ. Tidak berhenti di Drini Park, Satpol PP juga mengendus pemanfaatan SG di area Pantai Gesing. Saat ini masih proses penyelidikan.
"Ada satu lagi di daerah Gesing, masih konfirmasi, kita cek. Iya, dijadikan objek wisata. Berdekatan (dengan Pelabuhan Gesing) tapi bukan kawasan itu, agak jauh. Masih kami konfirmasi keluasan, konfirmasi dulu," jelasnya. (lan/laz)