RADAR PURWOREJO - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman mencatat sudah ada tiga sosok yang mendaftar sebagai calon sekretaris daerah (sekda). Sebagaimana diketahui, jabatan tinggi pratama itu kosong setelah Harda Kiswaya selaku pejabat lama purna tugas.
Kepala BKPP Sleman Budi Pramono mengatakan, jumlah pelamar tersebut tercatat hingga kemarin (24/1). Sedangkan pendaftarannya, masih akan dibuka hingga Selasa (29/1) mendatang.
Hanya saja, Budi belum dapat membeberkan nama-nama yang sudah mendaftar posisi strategis tersebut. Karena menurutnya, BKPP Sleman tidak memiliki kewenangan untuk menyampaikan hal itu. “Untuk namanya mohon maaf tidak bisa kami sebutkan, karena itu kewenangan pansel (panitia seleksi), BKPP hanya menjadi sekretariat. Pansel dari provinsi dan akademisi,” beber Budi saat dikonfirmasi kemarin (24/1).
Menurut dia, pendaftaran pelamar calon Sekda Sleman nantinya minimal harus berjumlah empat orang. Apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka Pemkab Sleman akan melakukan perpanjangan pendaftaran.
Budi menyebut, pelamar calon sekda Sleman biasanya akan terpenuhi pada masa-masa akhir penutupan pendaftaran. Setelah sudah ada pendaftar, maka pansel akan melanjutkan tahap seleksi pelamar yakni tahap penulisan makalah, presentasi, hingga tes kesehatan.
Selama jabatan tinggi pratama itu kosong, lanjut Budi, kepala daerah juga akan menunjuk penjabat (Pj) sekda Sleman. Yang akan mengisi kekosongan jabatan sekda baru dilantik. “Nanti ada Pj, kebijakannya dari Bupati,” ungkap Budi.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyatakan, untuk penunjukan Pj sekda sampai saat ini masih dalam proses. Nantinya Pj akan diusulkan oleh Bupati Sleman dan keputusan penunjukannya dilakukan oleh gubernur.
“Pengisinya (Pj, Red) bisa dari pemkab atau dari provinsi. Tapi biasanya provinsi. Saya tidak tahu juga,” sebut Danang.
Dia berharap, seleksi terbuka ini akan memperoleh calon sekda Sleman yang berkompeten. Mengingat jabatan yang paling tinggi dalam pemerintahan. Sehingga pengisi jabatannya pun harus memiliki kemampuan untuk mengatur aparatur sipil negara (ASN).
“Harus benar-benar memiliki kompetensi. Ya dari kepintaran, skill, dan bagaimana cara menjalin komunikasi. Semuanya harus dapat,” tandas Danang. (inu/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova