RADAR PURWOREJO - Implementasi Kartu Tani untuk akses pupuk subsidi di Bantul masih menemui kendala. Sejumlah petani kesulitan dengan mekanisme penggunaan Kartu Tani. Seperti tidak bisa digunakan di tingkat pengecer.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Patalan Sumantri mengungkapkan, sempat beberapa kali kesulitan mengakses pupuk subsidi lantaran Kartu Tani miliknya sering tidak dapat digunakan. "Dari pengecer tidak bisa digesek, mau ngelacak sulitnya di mana males," keluhnya kemarin (7/2).
Sudah setahun terakhir Sumantri dan kelompok taninya tidak menggunakan pupuk subsidi dari pemerintah. Akhirnya beralih menggunakan pupuk non-subsidi. Yakni Phonska Plus dan Mutiara. Meskipun harganya tiga kali lipat lebih mahal dari pupuk subsidi. Namun menurutnya, hasilnya justru lebih bagus. “Petani sebenarnya carinya yang murah. Tapi kalau murah dan jelek ya sama saja. Sudah murah, jelek, sulit lagi,” lontar Sumantri.
Dia merinci, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi per kilogramnya saat ini Rp 2.250 untuk pupuk urea. Kemudian Rp 2.300 untuk pupuk NPK Phonska, dan Rp 3.300 untuk pupuk NPK Kakao. Sementara harga pupuk non-subsidi per 25 kilogram saat ini Rp 255 ribu sampai Rp 275 ribu untuk Phonska Plus. Lalu Rp 165 ribu sampai Rp 180 ribu untuk Nitrea.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Arifin Hartanto mengakui memang ada kendala implementasi Kartu Tani di Bantul. Seperti petani yang belum memiliki kartu, lalu kartu tidak dapat digunakan, dan informasi tentang Kartu Tani. Menurutnya, proses perbaikan Kartu Tani yang bermasalah tidak praktis dan memakan waktu. “Kartu Tani tidak dapat digunakan, tetapi petani enggan mengurus ke bank,” ucapnya.
Dia menyebut, penyerapan pupuk bersubsidi kurang optimal karena belum semua petani mengetahui jika dapat menebus dengan KTP atau aplikasi iPubers. Dalam aplikasi iPubers terdapat menu untuk entry penebusan secara kolektif, yaitu menu transaksi berkelompok. Sementara, bagi petani yang tidak memiliki Kartu Tani atau Kartu Taninya tidak aktif dan bermasalah, dapat menebus dengan KTP. “Dengan syarat petani tersebut terdaftar ke dalam e-Alokasi,” jelasnya.
Selama ini, petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, kemudian beranggapan pupuk langka. Untuk itu, dinasnya melakukan monitoring dan evaluasi di semua kapanewon. Yakni bertemu dengan petani, penyuluh, bank, dan kios. “Dengan tujuan mencari tahu secara langsung permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta menyampaikan kebijakan terbaru terkait pupuk bersubsidi dan Kartu Tani,” kata Arifin.
Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo menambahkan, masalah penyaluran pupuk subsidi tidak hanya di DKPP Bantul saja. Dalam prosesnya, DKPP Bantul hanya sebagai pendamping dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) untuk mengetahui kebutuhan pupuk subsidi. “Tapi kami tidak lepas tangan, karena penyalurannya kami bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Bantul,” ujarnya.
Menurutnya, sejauh ini penyaluran pupuk subsidi di Bantul cukup lancar. Dinasnya mendorong agar para petani segera menebus pupuk subsidi agar segera tercukupi saat masa tanam (MT) pertama. “Sehingga produksi di MT 1 bisa maksimal. Istilahnya bisa memaksimalkan produksi di MT 1,” harapnya.
Joko menjelaskan, pemerintah pusat akan menambah alokasi pupuk di MT selanjutnya. Hal itu telah disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa kementerian memiliki anggaran Rp 14 triliun untuk bisa membeli pupuk 2,5 juta ton. “Sehingga alokasi pupuk di Indonesia bisa tercukupi,” tandasnya. (tyo/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova