RADAR PURWOREJO - Jumlah Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Bantul masih minim. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul mencatat dari 2.031 satuan pendidikan, baru 278 satuan pendidikan yang sudah tersentuh program SPAB. Artinya, 1.753 sekolah di Bantul belum aman bencana.
Analis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bantul Fatah Yudhanti mengatakan, ada 231 satuan pendidikan dengan SPAB rintisan, dan 47 satuan pendidikan dengan SPAB penuh. “Masih ada kekurangan sekitar 86,3 persen atau 1.753 satuan pendidikan, masih perlu ditingkatkan sekali,” ujarnya kemarin (4/3).
Satuan pendidikan yang telah SPAB adalah 135 tingkat sekolah dasar (SD). Selain itu, belum semua satuan pendidikan di daerah rawan bencana tersentuh program tersebut. Hanya saja ada beberapa sekolah yang sudah pernah melakukan kegiatan pelatihan atau mendapatkan sosialisasi. Baik dari BPBD, perguruan tinggi, atau pihak lain.
Fatah menjelaskan, di tahun ini, BPBD hanya mendampingi pembentukan SPAB penuh di dua sekolah. Yakni SMPN 1 Sanden dan SMPN 2 Srandakan yang sudah dilaksanakan pada Senin (26/2) lalu. Sebab dua sekolah tersebut berada di daerah rawan tsunami. Walaupun tingkat kerawanannya sedang, namun baru mendapatkan SPAB penuh di tahun ini.
Diakui, keterbatasan anggaran tersebut membuat BPBD Bantul hanya meresmikan pembentukan dua SPAB penuh di tahun ini. Anggaran dari APBD di tahun ini sekitar Rp 35 juta. Jika anggaran yang ada cukup longgar, anggaran untuk satu satuan pendidikan bisa berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 80 juta.
Meski begitu, BPBD Bantul saat ini sedang mendampingi satu satuan pendidikan yakni SMPN 3 Pleret yang mengajukan SPAB secara mandiri. Menggunakan dana dari sekolah. “Mekanismenya banyak, anggaran bisa dari BPBD, sekolah atau dari pihak ketiga seperti LSM atau perguruan tinggi,” kata Fatah.
Dia menjelaskan, ada 10 indikator dalam penilaian SPAB. Jika seluruh indikator tersebut terpenuhi, maka satuan pendidikan mendapatkan status SPAB penuh. Sementara SPAB rintisan adalah satuan pendidikan setidaknya sudah memenuhi lima indikator tersebut.
Sepuluh indikator tersebut adalah meningkatnya pengetahuan warga sekolah mengenai satuan pendidikan aman bencana. Memiliki konstruksi yang memenuhi standar bangunan tahan gempa, memiliki sarpras, dan terkumpulnya informasi mengenai risiko, ancaman, dan kapasitas. Kemudian memiliki kebijakan sekolah aman bencana, memiliki prosedur tetap, memiliki tim siaga bencana, serta memiliki peta dan jalur evakuasi. “Lalu terpasangnya media kampanye dan melakukan simulasi secara rutin,” ucap Fatah.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bantul Titik Sunarti Widyaningsih mengatakan, SPAB dirasa penting karena Bantul merupakan daerah rawan bencana. Baik tsunami, kebakaran, kekeringan, dan banjir. Maka dari itu, para pelajar harus dilatih dan disimulasikan untuk siap menghadapi bencana setiap saat. “Maka SPAB menjadi urgent supaya warga sekolah memahami apa yang harus dilakukan. Mitigasi bencana sebelum, saat terjadi, maupun sesudah,” ujarnya.
Sementara kendala yang dihadapi adalah terbatasnya fasilitator di BPD untuk sekolah-sekolah. Jumlah personel yang terbatas tak sebanding dengan jumlah satuan pendidikan yang banyak. Kendala dari sekolah pun tidak hanya simulasi saja. Namun juga terkait pembuatan dokumen SPAB. “Ini tentu membutuhkan sumber daya dan perencanaan yang matang. Baik di anggaran maupun di pelaksanaannya,” jelas Titik.
Dia menjelaskan, saat ini sedang proses pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) di Bantul yang melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Selain itu, Disdikpora bersama BPBD juga bekerja sama dalam membuat Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pendidikan Aman Bencana pada Satuan Pendidikan. “BPBD menjadi fasilitator untuk sekolah-sekolah dalam simulasi maupun pendamping untuk pembuatan dokumen SPAB,” tandas mantan kepala SMPN 1 Pandak ini. (tyo/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova