RADAR PURWOREJO - Puluhan warga Kalurahan Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul menggeruduk Kantor Kalurahan Sidomulyo kemarin (19/3). Mereka berunjuk rasa menuntut lurah untuk transparans dalam penggunaan anggaran kalurahan.
Warga mulai datang di kantor kalurahan sekitar pukul 13.00. Mereka datang menggunakan mobil bak terbuka dan motor. Kemudian mereka langsung membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan dan keresahan mereka kepada lurah. Tak ketinggalan, mereka memanggil lurah dengan teriakan agar mau menemui mereka.
Lurah Sidomulyo yang keluar dari ruangannya langsung menemui massa. Kedua belah pihak melanjutkan audiensi di pendapa kalurahan. Audiensi yang berlangsung sekitar 45 menit itu sempat diwarnai ketegangan. Warga beberapa kali tak puas dengan jawaban yang keluar dari mulut lurah. Gebrakan meja dan teriakan atau caci maki pun tak terelakkan.
Koordinator aksi Ervin Tri Susanto menyampaikan, aksi digelar untuk mempertanyakan keputusan dari Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Sidomulyo yang membeli mobil. Di mana sumber anggaran untuk pembelian mobil dinilai tidak transparan. Padahal, pembangunan di wilayahnya belum merata.
“Anggaran kemarin fokus di Covid-19. Setelah selesai, tidak untuk pembangunan tapi malah untuk beli mobil,” lontarnya usai aksi unjuk rasa.
Dia menilai, pengadaan mobil kalurahan itu tidak tepat guna. Menurutnya lebih baik anggarannya dialihkan ke sektor pembangunan. Sebab masih banyak ruas jalan yang belum baik di Sidomulyo. “Padahal mobil itu nggak ada fungsinya. Kalau itu untuk ambulans kami memaklumi, tapi kalau untuk gaya-gayaan saya rasa kurang pas,” cecarnya.
Selain itu, warga juga menuntut lurah untuk memberikan klarifikasi terkait salah satu pegawai kalurahan yang dirumahkan. Keputusan itu sebelumnya diambil tanpa adanya pemberitahuan lebih dulu.
Menurut Ervin, keputusan merumahkan salah satu pegawai tersebut salah karena tidak ada surat. Di mana seharusnya instansi pemerintahan menerbitkan surat pemberitahuan terkait keputusan tersebut.
Sementara yang terjadi, pegawai tersebut justru diberi pilihan untuk mengundurkan diri atau tidak diperpanjang kontraknya. Sedangkan pegawai yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan saat bekerja. Hal itu pun membuat warga penasaran terkait kondisi yang sebenarnya terjadi di Pemkal Sidomulyo. “Kami ingin semua transparan, etika, dan moralnya juga ada," ucap Ervin.
Lurah Sidomulyo Susanta berjanji akan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, dia juga meminta maaf apabila keputusan yang disampaikan untuk merumahkan salah satu pegawai dianggap tidak tepat. “Tapi InsyaAllah niatan saya sebenarnya tidak seperti itu. Saya mengakui ketidaksempurnaan itu ada pada saya, tapi nawaitu saya mengabdi untuk Sidomulyo,” katanya.
Terkait dengan pembelian mobil, Susanta menegaskan bahwa mobil tersebut bukan mobil operasional lurah. Melainkan mobil siaga kesehatan. Hal itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemkal dan Bamuskal Sidomulyo. Pembelian mobil sudah dianggarkan pada 2022 dan baru bisa direalisasi pada 2023. “InsyaAllah saya bukan yang mengusulkan untuk beli mobil. Mobil itu untuk siaga kesehatan, jadi bukan operasional lurah. Anggaran menggunakan dana desa lewat Kamituwo,” tandasnya. (tyo/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova