RADAR PURWOREJO - Sunaryanta dicap sebagai bupati yang kontoversi. Sebab selama menjabat, bupati Gunungkidul ini banyak menuai perhatian publik. Di antaranya pembangunan Tugu Tobong Gamping, digugat anak buahnya karena mengenakan celana pendek saat acara resmi, dan pemberian izin Beach Club Raffi Ahmad. Kemudian soal dia yang mengaku tak mau ambil gaji, revitalisasi Alun-Alun Wonosari, serta pembatalan pelantikan pejabat.
Beragam kontroversi itu, akan berdampak pada Pilkada 2024. Hanya saja, kontroversi dalam berpolitik juga bisa merupakan strategi ampuh untuk menghimpun sentimen publik. Dan bukan hanya menimbulkan kegaduhan semata. "Jadi saya tidak terlalu yakin kontroversi akan menggerus dukungan suara," sebut Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan kemarin (21/4).
Kemudian dia juga menyoroti soal isu pecah kongsi dengan Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto. Sebab menurutnya, jika duet incumbent Sunaryanta-Heri Susanto lanjut, tentu bukan soal kemenangan semata. Tetapi ini juga soal pembelajaran kepada publik, bahwa kepentingan publik melampaui urusan berburu kekuasaan politik. "Banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang pisah ranjang politik dalam perhelatan pilkada berikutnya," ujarnya.
Sialnya, kata Halili, hal tersebut bukan soal idealisme politik. Seperti ketika Dwi tunggal proklamator RI berpisah dulu. Perpisahan kepala daeran dan wakil kepala daerah, lebih karena perburuan kekuasaan politik. "Jika (duet, Red) dilanjutkan tentu saja akan terjadi keberlanjutan pembangunan di Gunungkidul," ucapnya.
Lebih jauh, dia juga mengingatkan soal fenomena money politic. Bukan saja membuat biaya politik mahal (high cost politics), namun membuat kualitas demokrasi elektoral menjadi rendah. "Dampak negatif secara substansial, politik uang sebenarnya membuat kedaulatan politik rakyat menjadi tergadaikan dan mudah dibeli," ucap dosen Fishipol UNY.
Antisipasinya, penegakan hukum dan pendidikan politik untuk publik serta pemilih. Penegakan hukum akan memberikan efek kejut dalam jangka pendek dan menengah. Sementara pendidikan politik publik, menjadi agenda jangka panjang dan berliku. “Tapi tetap sangat penting untuk dilakukan,” ucapnya. (gun/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova