JOGJA - Upaya penanganan stunting kini terus digenjot oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SGSI) tahun 2024 prevalensi stunting di Kota Jogja menyentuh 14,8 persen. Untuk tahun ini ditargetkan mencapai di bawah 10 persen.
Langkahnya di antaranya dengan Si Penting "Aksi Pencegahan Stunting”. Kader Posyandu Jahe 2 kelurahan Tahunan Fransiska Estu Dwiyanti menyampaikan, program Si Penting memberikan berbagai manfaat kepada kader. Sebab bersama dengan para mitra para kader memperoleh ilmu dan peningkatan terkait dengan kebutuhan gizi pada anak. Termasuk melakukan program home visit.
Hanya memang, kader di kelurahan Tahunan masih banyak menghadapi kendala. Misal, masih banyak ibu yang merasa sudah memiliki informasi tentang kecukupan gizi anak secara online. Sehingga sulit menerima masukan dari kader.
Selain itu, juga ada beberapa kasus ibu hamil yang menghadapi masalah kekurangan energi kronis (KEK) namun enggan untuk ditangani oleh kader posyandu. Contohnya tidak mau datang pendampingan meski sudah diundang.
“Ada juga ibu yang hanya mementingkan kenyang, sehingga gizi atau makanan bagi anak tidak diperhatikan. Makanan yang diberikan cenderung makanan seperti gorengan, camilan, atau yang kurang bergizi,” beber Fransiska di sela Graduation Program 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dalam program Si Penting di Balai Kota Jogja, Rabu (5/11/2025)
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo mengatakan, mencapai target di bawah dua digit untuk prevalensi stunting sejatinya hal yang mudah. Lantaran kondisi demografi dan sumber daya manusia di Kota Jogja sudah cukup mendukung penurunan stunting.
Misalnya, dari jumlah penduduk yang tidak sampai 500 ribu jiwa. Kemudian juga didukung oleh 495 Tenaga Pendamping Keluarga (TPK). Serta alokasi dana Rp100 juta per tahun untuk setiap kelurahan. “Maka dari itu untuk akhir Desember stuntingnya harus turun di bawah dua digit, artinya satu digit itu harga mati," tegasnya.
Hasto menegaskan, kunci utama penurunan prevalensi stunting adalah mengimplementasikan prinsip zero new stunting. Upayanya dengan melakukan intervensi ketat sejak fase prakonsepsi (sebelum kehamilan) dan memantau kelahiran setiap hari.
Oleh karena itu, dia menaruh atensi khusus terhadap Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk melakukan pendampingan penuh. Terkhusus bagi balita dan calon pengantin.
Menurut Hasto, pendampingan bagi calon pengantin bisa dilakukan dengan memastikan kesiapan fisik sebelum memasuki masa kehamilan. Misalnya lewat skrining ukuran lingkar lengan dan berat badan.
“Kalau angkanya kurang, jangan dihamili dulu. Kasih dulu telur, kasih ikan, agak gemuk dikit baru hamil,” jelasnya. (*/inu/pra)
Editor : Heru Pratomo