JOGJA - Pemprov DIY berencana mengubah Malioboro menjadi full pedestrian tahun ini. Konsekuensi dari kebijakan ini, akan ada penataan lalu lintas, parkir hingga keberadaan moda transportasi ramah lingkungan di kawasan tersebut.
Sekprov DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penataan ruang publik berkelanjutan.
Selain itu juga pengurangan emisi di kawasan jantung kota dan meningkatkan kenyamanan pejalan kaki.
Baca Juga: Hanya 113 Jenazah di Kalasan yang Dipindahkan, Tak Semua Liang Kubur Terdampak Pembangunan Tol Jogja-Solo
“Target awal memang 2025, tetapi kondisi di lapangan belum memungkinkan untuk dieksekusi penuh," ujarnya saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jogja, Rabu (4/2/2026).
Made menjelaskan, target tersebut meleser karena ada berbagai pertimbangan teknis dan sosial yang mengharuskan penerapan full pedestrian Malioboro dilakukan secara bertahap.
Mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi menjadi salah satu aspek pertimbangan tersebut.
Baca Juga: Pilates Sedang Populer, Disebut-Sebut Dapat Menyembuhkan Skoliosis, Yuk Simak Fakta Berikut
"Tahun 2026 ini diharapkan sudah ada indikasi kuat menuju kawasan pedestrian penuh, dengan penataan jalan-jalan penyangga terlebih dahulu,” bebernya.
Fokus pertama yang akan dilakukan adalah penataan di jalan penyangga Malioboro. Sebab, jalan itu yang nantinya akan menampung limpahan kendaraan ketika kebijakan full pedestrian diterapkan.
Dicontohkan, seperti Jalan Mataram, Jalan Bhayangkara, dan kawasan sekitarnya disiapkan agar mampu mengakomodasi peralihan arus kendaraan secara tertib dan terkendali.
Baca Juga: Gentle Parenting vs Parenting VOC: Mana yang Lebih Tepat untuk Anak Zaman Sekarang?
“Ketika Malioboro menjadi kawasan pedestrian penuh, harus dipastikan parkir, logistik usaha, dan aktivitas pedagang tetap terakomodasi melalui sistem pengaturan yang jelas dan tertib,” paparnya.
Selain itu, persoalan parkir dan aktivitas pedagang kaki lima (PKL) juga turut diperhatikan.
Pihaknya tengah menginventarisasi kantong parkir komunal dan penataan PKL supaya aktivitas ekonomi tetap berlanjut.
Baca Juga: Telkom Perkenalkan Digitalisasi Pendidikan Berbasis AI di Yogyakarta
Kepala Dinas Perhubungan DIY Chrestina Erni Widyastuti mengatakan, akan menerapkan pembatasan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) di sepanjang Malioboro.
Artinya tidak hanya kendaraan pribadi, angkutan umum berbasis BBM, becak motor (bentor) hingga bajaj maxride dilarang melintas ketika kebijakan sudah diterapkan. "Akses kawasan difokuskan pada moda transportasi ramah lingkungan," ujarnya.
Sebagai penunjang kebijakan tersebut, Pemprov DIY menyediakan transportasi umum berbasis energi bersih. Misal becak listrik dan bus listrik si Thole.
Baca Juga: Diklaim Investasi Paling Aman, Emas Jadi Target Buruan Milenial dan Gen Z, Baik Fisik dan Digital
Pun, dishub berencana akan memasang portal pembatas di sejumlah akses masuk Maloboro.
Kemudian mempersiapkan skema khusus pengaturan bongkar muat logistik bagi pelaku usaha di sepanjang Jalan Malioboro.
"Ini membutuhkan dukungan semua pihak, dari pemerintah, aparat hingga masyarakat," sambungnya.
Baca Juga: Harapan Kerja ke Taiwan Pupus, Warga Ngawi Ditipu Perusahaan Penyalur TKA asal Sragen
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi konsistensi dan kesadaran masyarakat untuk patuh.
Ke depan, kebijakan pembatasan kendaraan juga akan dikaji untuk diterapkan secara bertahap di sepanjang Sumbu Filosofi Jogja dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan. (oso/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita