YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah DIY kembali mempertahankan predikat “AA” (Sangat Memuaskan) dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang dilaksanakan Kementerian PANRB.
Tahun ini Pemda DIY kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat “AA” (Sangat Memuaskan) dengan perolehan nilai 92,70, DIY kembali mencatatkan diri sebagai daerah dengan capaian tertinggi selama delapan tahun berturut-turut sejak 2018.
Capaian tersebut menegaskan konsistensi DIY dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta berorientasi pada capaian hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Sistem akuntabilitas kinerja dinilai telah berjalan efektif, dengan manajemen kinerja yang adaptif dan efisien di seluruh perangkat daerah.
Bahkan, pengukuran kinerja telah diterapkan hingga tingkat individu sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang semakin terintegrasi dan berorientasi hasil.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menyampaikan bahwa proses evaluasi tahun ini memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi karena dilakukan secara triwulanan dengan sejumlah penyesuaian metodologi. Meski demikian, seluruh perangkat daerah mampu menjaga performa kinerja sehingga predikat “AA” tetap dapat dipertahankan.
"Alhamdulillah, meski terdapat dinamika dalam proses penilaian, DIY tetap mampu mempertahankan predikat AA. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah,” ujarnya.
Menurutnya, perolehan nilai 92,70 memang sedikit di bawah target RKPD 2025. Namun, capaian tersebut tetap menunjukkan stabilitas kinerja pemerintahan daerah.
Ia menambahkan, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam penguatan pohon kinerja serta penyempurnaan indikator kinerja utama (IKU) di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah OPD.
“Ke depan, tantangan kita adalah memastikan setiap program dan kegiatan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pohon kinerja harus mampu mengidentifikasi persoalan, menentukan solusi, serta mendorong kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ni Made menegaskan bahwa orientasi ke depan bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri atas pencapaian tersebut.
Penguatan akuntabilitas, terutama dalam pertanggungjawaban IKU di setiap OPD, perlu terus ditingkatkan agar target pembangunan dapat dicapai secara terukur dan berdampak langsung pada masyarakat.
Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Agus Uji Hantara, menjelaskan bahwa evaluasi AKIP dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006, Perpres Nomor 29 Tahun 2014, serta PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021.
Evaluasi tersebut bertujuan memastikan implementasi SAKIP mampu mendorong kinerja instansi pemerintah yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
Evaluasi ini bertujuan menilai tingkat implementasi SAKIP dalam mendorong pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government).
Penilaian dilakukan terhadap kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, evaluasi internal, hingga capaian output dan outcome di tingkat instansi maupun unit kerja.
Prosesnya menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif.
Agus turut mengapresiasi konsistensi Pemda DIY dalam menjalankan SAKIP dan berharap rekomendasi yang diberikan dapat terus diperkuat implementasinya.
"Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemda DIY. Kami juga berharap seluruh jajaran terus memberikan perhatian lebih besar terhadap pelaksanaan SAKIP serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan,” imbuhnya.
Penulis : Lutfiyah Salsabil
Editor : Bahana.