GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengubah skema penyaluran bantuan air bersih pada musim kemarau 2026. Jika sebelumnya distribusi air dilakukan secara berbagi peran antara kapanewon dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tahun ini penggunaan anggaran milik kapanewon menjadi prioritas utama sebelum mengakses cadangan bantuan dari BPBD.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono mengatakan hingga saat ini belum ada permintaan bantuan air bersih yang masuk dari masyarakat maupun pemerintah kalurahan. Meski demikian, langkah antisipasi tetap dilakukan mengingat potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini cukup tinggi. Ia menyebut, musim kemarau 2026 berlangsung lebih panjang dan kering dengan puncaknya di Juli hingga Agustus.
Baca Juga: Aturan Penentu TPP PNS Pemkab Kulon Progo Diganti, Prestasi Kerja-Medsos OPD Jadi Indikator
"Sampai sekarang belum ada permintaan droping air ke BPBD Gunungkidul," jelasnya kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Menurut Purwono, sebanyak 12 dari 18 kapanewon di Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran khusus untuk distribusi air bersih. Kapanewon tersebut meliputi Purwosari, Panggang, Paliyan, Tanjungsari, Tepus, Girisubo, Rongkop, Ponjong, Semanu, Patuk, Gedangsari, dan Nglipar.
Dengan skema baru tersebut, bantuan air bersih akan lebih dahulu menggunakan anggaran yang tersedia di tingkat kapanewon. Apabila kebutuhan meningkat dan anggaran lokal tidak mencukupi, BPBD akan memberikan dukungan melalui cadangan bantuan yang telah disiapkan.
"Kami menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih sebagai cadangan untuk membantu masyarakat selama musim kemarau. Namun prinsipnya tahun ini penggunaan anggaran kapanewon diprioritaskan terlebih dahulu," ujarnya.
Salah satu kapanewon yang telah menyiapkan anggaran adalah Kapanewon Patuk. Panewu Patuk Baryono mengatakan alokasi anggaran droping air bersih tahun ini mencapai Rp 40,5 juta. Namun, kata dia, kenaikan biaya distribusi menyebabkan kapasitas bantuan yang dapat disalurkan menurun dibanding tahun lalu.
Pada 2025 dengan anggaran Rp 40 juta dan biaya distribusi Rp 200 ribu per tangki, pihaknya mampu menyediakan sekitar 200 tangki air bersih. Sementara tahun ini biaya distribusi meningkat menjadi Rp 300 ribu per tangki sehingga hanya mampu menyediakan sekitar 135 tangki.
"Anggarannya sama, tetapi karena biaya distribusi naik, jumlah tangki yang bisa kami siapkan berkurang," kata Baryono.
Ia melanjutkan, kapasitas bantuan air bersih di Kapanewon Patuk turun sekitar 32,5 persen atau berkurang 65 tangki dibanding tahun sebelumnya. Menurut dia, wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan meliputi Kalurahan Semoyo, Terbah, Ngoro-oro, Patuk, Nglanggeran, dan Pengkok. Meski hingga kini belum ada permintaan bantuan dari pemerintah kalurahan, anggaran tetap disiapkan sebagai langkah antisipasi.
"Kami tetap menyiapkan anggaran apabila sewaktu-waktu terjadi kekeringan dan masyarakat membutuhkan bantuan air bersih," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Panggang Sri Muryani mengatakan pihaknya juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan bersama pemerintah kalurahan. Meski seluruh kalurahan berpotensi terdampak, kebutuhan air bersih umumnya hanya terjadi di padukuhan tertentu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan untuk memetakan lokasi yang berpotensi mengalami krisis air bersih," katanya.
Kapanewon Panggang menyiapkan anggaran sekitar Rp 79 juta untuk program droping air bersih tahun ini. Dengan anggaran tersebut, ditargetkan dapat menyalurkan sebanyak 329 tangki air kepada masyarakat. Distribusi air bersih, lanjut Sri Mulyani, direncanakan mulai dilakukan pada Agustus mendatang dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat tiap kalurahan.
"Kami tetap melihat kebutuhan masyarakat di tiap kalurahan," jelasnya.
Purwono menambahkan, keberadaan anggaran di tingkat kapanewon diharapkan mampu mempercepat penanganan kebutuhan air bersih karena bantuan dapat langsung disalurkan tanpa harus menunggu proses pengajuan ke tingkat kabupaten. Dengan skema tersebut, ia berharap pelayanan kepada masyarakat terdampak kekeringan menjadi lebih cepat.
“Sebagai langkah mitigasi cadangan bantuan BPBD tetap tersedia apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan,” tandasnya mengakhiri. (bas)