SLEMAN - Imam Nawawi tidak lagi menjabat sebagai kepala Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Sleman. Dia mengaku, pencopotan jabatannya turut dipengaruhi aksi demonstrasi yang digelar oleh paguyuban staf notaris pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan para pekerja lepas pada Rabu (10/6) lalu terkait lambatnya layanan BPN.
Baginya hal ini juga selaras dengan permohonan jabatan fungsional (JF) yang sudah dia ajukan sejak Februari lalu. "Saya yakini ini yang terbaik dan alhamdulillah, mungkin peristiwa kemarin menjadi percepatan JF saya," katanya ditemui di sela-sela pamitan dengan para pegawai BPN Sleman Jumat (12/6).
Imam bercerita, usai aksi tersebut dia langsung berangkat ke Jakarta karena dipanggil oleh menteri pada sore harinya. Dalam kesempatan tersebut dia diminta untuk melaporkan apa yang terjadi di Kabupaten Sleman termasuk diberikan sejumlah masukkan.
"Iya (dipengaruhi demo, Red). Pak Menteri menyampaikan dipercepat saja JF-nya Pak Imam. Waktu itu saya dengan Pak Kanwil dan didampingi Pak Sekjen," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan berbagai hasil kerja kerasnya di Bumi Sembada. Misalnya, melakukan penataan arsip sebagai nyawa dari BPN apabila dibutuhkan pembuktian kemudian hari. Adanya keterbatasan ruang arsip lalu dilakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten hingga mendapat tempat baru di belakang dinas pertanian. Selain itu, dia menyebut telah banyak menyelesaikan tunggakan layanan pertahanan pada periode 2015 hingga 2025.
Baca Juga: Gempuran Hoaks dan Deepfake, Ketua SMS DIYI: Keunggulan Pers Kini Bukan Tercepat, tapi Terpercaya!
Menurutnya, memimpin Kantor Pertanahan Sleman bukan tugas yang mudah. Lantaran 40 persen volume layanan pertanahan di DIJ berada di Sleman. Dia bersama pegawainya bahkan sudah terbiasa bekerja hingga larut malam, bahkan pada akhir pekan.
"Dari Pak Menteri masukannya perbaikan layanan karena memang harus seperti itu," ujarnya.
Usai dicopot sebagai kepala Kantor Pertanahan Sleman, Imam mengaku dipindahkan ke Jakarta untuk mengisi jabatan fungsional tingkat madya di Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Dia bercerita dulunya pernah mengisi jabatan fungsional lalu kemudian mengisi jabatan struktural dan kini kembali bertugas dengan jabatan fungsional lagi. Dengan tugas baru ini dia akui juga ada manfaat berupa penambahan usia pensiun.
"Untuk keputusan JF itu ada di kewenangan pusat. Saya pensiun kan tahun depan," ujarnya. (del/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova