MBG-KDMP Pukul Sektor Konstruksi di Kulon Progo, Anggaran Bergeser, Proyek Pembangunan Daerah Turun

Anom Bagaskoro • Dipublikasikan Selasa, 4 Agustus 2026 | 21:15 WIB
PRIORITAS: Pembangunan bangunan Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Semenjak adanya program MBG dan KDMP, sektor konstruksi untuk pembangunan daerah di Bumi Binangun terus menurun. (ANOM BAGASKORO/RADAR PURWOREJO)
PRIORITAS: Pembangunan bangunan Sekolah Rakyat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Semenjak adanya program MBG dan KDMP, sektor konstruksi untuk pembangunan daerah di Bumi Binangun terus menurun. (ANOM BAGASKORO/RADAR PURWOREJO)

KULON PROGO - Sektor konstruksi dinilai kembali tertekan akibat pergeseran anggaran pemerintah ke sejumlah program prioritas nasional. Setelah terpukul pandemi Covid-19, pelaku usaha kini menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ikut memicu lesunya proyek pembangunan, terutama di daerah.

Kondisi tersebut mengemuka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Novotel, Senin (3/8). Ketua Umum BPD Gapensi DIY Zuharsono Ashari mengatakan, sektor konstruksi saat ini belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah menyebabkan jumlah proyek, khususnya dari pemerintah daerah, turun drastis.

"Sektor konstruksi dihantam MBG dan KDMP," tegas Zuharsono Selasa (4/8).

 Baca Juga: Komunikasi Memanas dan Anggaran Pokir Anjlok, DPRD Kebumen Buka Wacana Interpelasi Bupati

Dia menilai, kedua program tersebut mengubah pola penganggaran pemerintah. Akibatnya, alokasi anggaran untuk proyek pembangunan fisik berkurang karena lebih banyak dialihkan ke program prioritas pemerintah pusat.

Menurutnya, pergeseran anggaran di tingkat pusat turut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah. Dampaknya, jumlah proyek pembangunan fisik terus menurun dan berimbas langsung pada perusahaan konstruksi di daerah.

Kondisi itu tercermin dari berkurangnya jumlah perusahaan konstruksi di Kulon Progo. Pada 2019 tercatat ada 180 perusahaan, sedangkan pada 2026 tersisa 66 perusahaan.

 Baca Juga: Sudah Bayar Tak Mau Pilah Sampah, Kebijakan Tolak Sampah Organik di TPA Banyuroto Perlu Partisipasi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Zuharsono menjelaskan, penurunan tersebut juga dipengaruhi pandemi Covid-19 yang membuat anggaran pemerintah dialihkan untuk penanganan kesehatan serta membatasi aktivitas konstruksi. Saat sektor ini belum pulih, pelaku usaha kembali menghadapi dampak kebijakan pengalihan anggaran.

"Perusahaan konstruksi harus lebih komunikatif, terutama ke pemerintah daerah," ungkapnya.

Dia mendorong perusahaan kontraktor memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi di tengah lesunya sektor konstruksi. Melalui Muscab, Gapensi berupaya menyatukan langkah pelaku usaha dalam mengembangkan sektor yang dinilai memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Ketua BPC Gapensi Kulon Progo Supracoyo mengatakan, Muscab merupakan agenda rutin lima tahunan yang bertujuan memperkuat organisasi sekaligus mendorong pengembangan sektor konstruksi. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah mempererat kolaborasi antara perusahaan konstruksi dan pemerintah daerah.

"Gapensi diharapkan mampu mendukung sektor konstruksi dan bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat," ungkapnya. (gas/eno)

Editor : Sevtia Eka Nova
Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pergeseran anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) KULON PROGO proyek pembangunan