Waspada, Sembilan Kapanewon di DIY Dua Bulan Lebih tanpa Hujan: BMKG Sebut Potensi Kekeringan Masuk Kategori Awas

Iwan Nurwanto • Dipublikasikan Minggu, 9 Agustus 2026 | 20:21 WIB
Bak penampungan di Padukuhan Jasem RT 2 untuk menampung bantuan air dan disalurkan kepada warga terdampak kekeringan Kamis (23/7). (Cintia Yuliani/Radar Purworejo)
Bak penampungan di Padukuhan Jasem RT 2 untuk menampung bantuan air dan disalurkan kepada warga terdampak kekeringan Kamis (23/7). (Cintia Yuliani/Radar Purworejo)

JOGJA - BMKG Yogyakarta menetapkan status awas potensi kekeringan meteorologis di seluruh wilayah DIY. Sebanyak sembilan kapanewon bahkan telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah diminta mengantisipasi dampak kekeringan.

Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Yogyakarta Mamenun mengatakan, peringatan tersebut berlaku bagi seluruh wilayah DIY. Antipasi dampak kekeringan bisa dengan pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien.

“Akhir musim kemarau diprediksi terjadi pada dasarian pertama dan kedua bulan November,” ujar Mamenun dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Baca Juga: Baznas Kabupaten Purworejo Salurkan Rp 269 Juta untuk Rehab 35 Rumah Tidak Layak Huni

Potensi kekeringan ekstrem di wilayah Yogyakarta dipicu adanya aktivitas El Nino yang masih dalam kategori kuat. Fenomena tersebut diprediksi terjadi hingga Desember 2026.

Sehingga membuat kondisi musim kemarau tahun ini lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologisnya.

Berdasarkan pengamatannya, sejumlah wilayah diketahui sudah mengalami cukup lama hari tanpa hujan. Untuk yang sudah masuk kategori kekeringan ekstrem atau lebih dari 60 hari tanpa hujan di antaranya Kapanewon Bambanglipuro, Bantul, Imogiri, Jetis, Pajangan, Pandak dan Pundong (Bantul), Kapanewon Rongkop (Gunungkidul), dan Temon (Kulon Progo).

Baca Juga: Warga Kalitengah Lor Ditemukan Meninggal usai Terperosok ke Tebing Sedalam Empat Meter saat Mencari Rumput

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Agustinus Ruruh Haryata kepada wartawan menyampaikan, dalam menangani bencana kekeringan sudah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota.

Menurutnya di tingkat daerah masih bisa tertangani karena statusnya masih siaga darurat bencana kekeringan.

Ruruh menegaskan, akan turun tangan apabila pemerintah kabupaten/kota tidak mampu menanggulangi bencana kekeringan. Misalnya dengan bantuan anggaran dropping air bersih melalui skema belanja tidak terduga (BTT).

Baca Juga: Tiga Dekade Lebih Mengabdi, TSI Jadikan Fotografi Satwa Warisan Kepedulian Lingkungan

Senyampang dengan itu, juga terus berkoordinasi dengan sektor swasta untuk membantu penyaluran air bersih ke daerah terdampak.

“Kami di level provinsi siap mem-backup,” tegasnya. (inu/wia)

Editor : Winda Atika Ira Puspita
kategori awas potensi kekeringan tanpa hujan Musim Kemarau bmkg yogyakarta