KULON PROGO - Pemkab Kulon Progo berkesempatan memaparkan hingga meminta dukungan terkait Program Pembangunan Strategis Daerah di hadapan Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X, di Aula Adikarto, Senin (10/8). Program pembangunan yang diusulkan berupa peningkatan Jalan Dekso-Plono hingga Penataan Kawasan Alun-alun Wates.
"Ada beberapa yang kami paparkan, salah satunya peningkatan Jalan Dekso-Plono," ucap Bupati Kulon Progo Agung Setyawan, Selasa (11/8).
Agung menyampaikan, peningkatan Jalan Dekso-Plono masuk prioritas pembangunan daerah. Jalan Dekso-Plono merupakan jalan status provinsi. Sehingga, pemkab meminta bantuan agar peningkatan jalan dapat dilakukan sesegera mungkin.
Baca Juga: Suara Muhammadiyah Buka Pusat Oleh-Oleh Jogja 1915, Sajikan Bakpia Cahya hingga Rendang Datuk
Peningkatan jalan meliputi, pelebaran ruas hingga penataan tanjakan curam. Tujuannya, agar aksesibilitas masyarakat dapat terpenuhi. Sekaligus menggeliatkan sektor pariwisata yang sedang bertumbuh di perbukitan Menoreh.
Usulan peningkatan jalan tersebut mendapat sambutan positif dari pemprov. Lantaran, peningkatan jalan diprediksi akan dimulai pada tahun anggaran 2027 untuk ruas Jalan Dekso-Gerbosari.
Selain ruas jalan tersebut, pemkab juga mengusulkan tindak lanjut pembangunan flyover Triharjo. Pembangunan infrastruktur itu, untuk mempermudah masyarakat mengakses RSUD Wates sebagai pusat kesehatan.
Baca Juga: Tiga BMT Dilaporkan ke Polres Karanganyar, Diduga Bermasalah: Omzet Capai Miliaran
Selain beberapa program infrastruktur, pemkab juga mengusulkan program penataan Kawasan Alun-alun Wates sebagai pusat masyarakat. Penataan ini telah dimulai dengan pemindahan SDN Percobaan dan SMPN1 Wates ke sekolah terpadu. Bangunan SD dan SMP nantinya akan menjadi museum dan pusat UMKM.
Sementara itu, HB X merespon paparan pemkab dengan positif. Pemprov bersedia dalam menerapkan kerjasama urusan pendanaan. Akan tetapi, tak semua program dapat direalisasi hanya dengan satu tahun anggaran. Lantaran, kondisi fiskal pemprov turut mengalami penurunan. "Yang penting program itu masuk dulu ke perencanaan provinsi dan kabupaten," ungkapnya.
HB X menjelaskan, pembangunan dapat mendapat dukungan dari pemprov melalui skema sharing. Presentasenya dapat mencapai, 100 persen hingga 50 persen. Tergantung kondisi fiskal daerah, Namun, pemkab juga harus menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai basis pengusulan. (gas/pra)
Editor : Heru Pratomo