KULON PROGO - Kenaikan desil yang tak sesuai kondisi kesejahteraan riil membuat sejumlah warga Kulon Progo khawatir. Sebab, perubahan desil secara drastis membuat akses bantuan sosial hingga beasiswa pendidikan ikut dipertaruhkan.
Salah satunya dialami oleh Ismayanti, warga Kalurahan Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo. Desil keluarganya tiba-tiba melonjak dari desil 2 menjadi desil 8. Padahal, kondisi ekonomi keluarganya tidak mengalami perubahan signifikan.
Kini, Ismayanti cemas beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah anaknya dicabut. "Sudah diterima program KIP Kuliah, dan tahun ini masuk di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)," ucap Ismayanti Senin (24/8).
Baca Juga: Kondisi Terkini Desa Adat Sade Pasca Kebakaran Hebat, Warga Kumpulkan Sisa Harta Benda
Ismayanti menjelaskan, anaknya telah diterima di perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Pendaftaran masuk perguruan tinggi, juga dilanjutkan dengan mendaftar beasiswa KIP Kuliah. Saat mendaftar beasiswa di Maret 2026 lalu, desil keluarganya masih memenuhi syarat yaitu desil kedua.
Namun, pada awal Agustus, desil keluarganya berubah drastis menjadi desil delapan. Padahal, suami Ismayanti bekerja sebagai sopir truk pasir dengan penghasilan sekitar Rp 50 ribu per hari dan tidak menentu. "Kami juga masih numpang rumah orang tua, yang saya khawatirkan justru pendidikan anak-anak," ujar Ismayanti.
Kenaikan desil tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada anak keduanya yang akan masuk SMP karena masih mengandalkan Program Indonesia Pintar (PIP).
Persoalan ini turut mendapat sorotan Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin. Dia menilai, penetapan desil harus mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
Baca Juga: Dua Kapal Jungkung Terbalik Diterjang Ombak di Pantai Depok, Empat Orang Selamat
Sorotan menguat setelah ditemukan seorang tukang becak asal Ngentakrejo justru tercatat dalam desil 9. Padahal, berdasarkan penelusuran DPRD, penghasilannya rata-rata tak lebih dari Rp 30 ribu per hari. "Jangan samakan tukang becak, dengan pengusaha," tegas Aris.
Menurutnya, kasus ketidaksesuaian desil bukan hanya terjadi pada satu warga. Di Ngentakrejo, DPRD menemukan sedikitnya delapan kasus serupa. Ia menduga persoalan tersebut juga terjadi di wilayah lain. Tetapi belum diketahui warga karena dampaknya baru terasa saat mengakses bantuan atau layanan tertentu.
Dia pun mendorong evaluasi pemutakhiran data desil. Pembaruan data setiap tiga bulan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan sistem, tetapi harus disertai pengecekan faktual di lapangan agar penyaluran bansos dan beasiswa benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan penetapan dan perubahan desil merupakan kewenangan Kementerian Sosial. Dengan data yang menjadi dasar berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Meski demikian, masyarakat tetap dapat mengajukan perubahan data melalui kalurahan maupun Dinsos PPPA. “Kami hanya pengguna aplikasi,” ucapnya. (gas/eno)
Editor : Sevtia Eka Nova