JOGJA - Polda DIY belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana aksi demonstrasi yang disebut akan digelar di gedung DPR/MPR RI Senayan, Kamis (27/8/2026). Meski demikian, kepolisian telah memetakan sejumlah lokasi yang berpotensi menjadi titik aksi dan memastikan siap mengawal penyampaian aspirasi masyarakat jika benar ada yang digelar di DIY.
"Tentunya kami tetap menunggu dan mengimbau kepada masyarakat yang ingin melaksanakan penyampaian aspirasi, tetap memberitahu secara resmi," kata Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan saat ditemui di Polda DIY, Rabu (26/8/2026).
Kombes Pol Ihsan menjelaskan, pemebritahuan resmi merupakan amanah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pemberitahuan tersebut diperlukan agar kepolisian dapat menyiapkan pelayanan rute dan pengamanan selama kegiatan berlangsung.
Baca Juga: Truk Boks Tabrak Motor hingga Terbakar di Ampel Boyolali, Satu Orang Meninggal Dunia
Selain itu, kepolisian bisa mengantisipasi kemungkinan adanya penyusupan atau kelompok lain yang berpotensi mengganggu jalannya aksi. “Kami tidak membatasi. Kami berkomitmen untuk mengawal, melayani setiap aksi penyampaian aspirasi,” ujarnya.
Polda DIY juga meminta peserta aksi jika benar menggelar kegiatan Kamis (27/8/2026) untuk menjaga ketertiban dan kedamaian. Peserta diingatkan tidak mengganggu aktivitas maupun pengguna jalan lain apabila aksi digelar di jalan raya.
Pengamanan aksi akan mengedepankan pendekatan humanis dan kearifan lokal. Menurutnya, selama ini Polda DIY tetap memberikan pelayanan terhadap aksi penyampaian aspirasi, baik yang berlangsung siang, sore, maupun malam hari.
“Penyampaian aspirasi adalah hak konstitusi dan kami berkewajiban untuk menjamin dan mengawal pelaksanaannya,” jelasnya.
Baca Juga: Cuaca Panas dan Kabut Asap, Majelis Agama Islam Singapura Pangkas Durasi Khutbah Jumat
Kendai begitu, Polda DIY belum mendapatkan informasi mengenai elemen masyarakat dari Jogja yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi di Senayan, Jakarta Pusat.
Pun, pihaknya telah memetakan sejumlah lokasi di DIY yang berpotensi menjadi titik aksi. Pemetaan dilakukan berdasarkan pengalaman aksi-aksi sebelumnya.
Beberapa lokasi tersebut di antaranya kawasan Malioboro, Titik Nol Kilometer, depan UGM, serta kawasan Gejayan. Lokasi-lokasi itu dinilai selama ini kerap menjadi titik penyampaian aspirasi.
“Ini semua sudah kita petakan dan intinya kita siap untuk mengamankan, melayani, mengawal setiap rencana aksi,” terangnya.
Baca Juga: Kemenhub Terbitkan 35 Izin Pesawat Asing dari 8 Negara untuk Tangani Karhutla
Dalam pengamanan, Polda DIY juga akan melibatkan unsur pengamanan masyarakat, seperti Jaga Warga dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut membantu menjaga situasi kamtibmas di Jogja. Dia berharap seluruh pihak bersama-sama menjaga kondusivitas DIY. Sebab, keamanan dan kenyamanan dinilai menjadi bagian penting bagi DIY sebagai kota pelajar sekaligus kota wisata.
“Harapannya dalam setiap kegiatan penyampaian aspirasi bisa dilaksanakan dengan tertib dan damai,” imbuhnya.
Kasihumas Polres Kulon Progo Iptu Sarjoko mengatakan, juga tak menerima pemberitahuan atau permohonan izin pengumpulan massa. Selama ini, jika terjadi unjuk rasa atau audiensi, pihak kepolisian mendapat surat pemberitahuan. Hal ini sesuai dengan regulasi yang mengatur aksi unjuk rasa.
Baca Juga: Budidaya Mangga Kiojay, Peluang Emas dari Buah Jumbo Asal Thailand
Pun menindaklanjuti beredarnya informasi pergerakan bus berangkat ke Jakarta, Polres Kulon Progo menugaskan sejumlah personel guna menggali kebenaran pengiriman massa ke Jakarta.
Sejumlah PO Bus, Agen Bus Pariwisata, hingga rental kendaraan di Bumi Binangun dimintai keterangan. Dari hasil lapangan, didapati tak ada pergerakan massa. Munculnya pamflet belasan bus pendemo yang hendak bergerak dari Bumi Binangun ke Jakarta pun dipastikan tak terlihat.
"Sampai saat ini, tidak ada agen bus hingga rental yang di-booking sesuai jumlah di atas," ucapnya(cin/gas/ wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita