Kasus seorang tukang becak di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tercatat berada pada desil 9 kembali menyoroti akurasi data sosial ekonomi pemerintah. Sorotan semakin mengemuka setelah diketahui terdapat seorang lurah di wilayah yang sama yang justru tercatat dalam desil 8.
Perbedaan tersebut dinilai janggal oleh sejumlah pihak, terutama karena desil menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan posisi kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kasus ini berkaitan dengan Timbul, seorang tukang becak yang sebelumnya tercatat dalam desil 1. Namun, data keluarganya kemudian berubah dan masuk ke desil 9.
Perubahan status tersebut turut berdampak pada akses pendidikan anak Timbul. Anaknya yang telah diterima di perguruan tinggi membutuhkan akses terhadap program bantuan pendidikan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian anggota DPR yang meminta pemerintah menelusuri perubahan data tersebut agar tidak berdampak pada hilangnya hak masyarakat untuk memperoleh program perlindungan sosial.
Desil Tidak Ditentukan dari Profesi
Baca Juga: Momen Haru Ini Viral, Murid SLB Berhasil Panggil Gurunya “Ibu”
Meski perbandingan antara profesi tukang becak dan jabatan lurah terlihat mencolok, penentuan desil sebenarnya tidak dilakukan hanya berdasarkan pekerjaan seseorang.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga. Penentuan posisi tersebut menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan.
Sejumlah aspek yang diperhitungkan antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air, energi untuk memasak, kepemilikan aset, akses listrik, komposisi anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan hingga kondisi disabilitas.
Dengan demikian, seorang tukang becak tidak serta-merta harus masuk kelompok desil rendah. Sebaliknya, seseorang yang memiliki jabatan pemerintahan juga tidak otomatis berada pada kelompok desil paling tinggi.
Karena itu, perbedaan antara status desil Timbul dan lurah di wilayah yang sama tidak bisa langsung menjadi bukti bahwa sistem penentuan desil keliru.
Data Tetap Perlu Diverifikasi
Meski demikian, perbedaan tersebut tetap perlu diperiksa apabila data yang tercatat dianggap tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
DPR mendorong pemerintah mengevaluasi proses pemadanan dan pemutakhiran data, termasuk metodologi serta mekanisme verifikasi yang digunakan dalam penyusunan DTSEN.
Pemerintah juga dinilai perlu memastikan masyarakat memiliki akses yang mudah untuk mengoreksi data apabila kondisi sosial ekonomi keluarga sudah berubah atau terdapat informasi yang tidak sesuai.
Hal tersebut penting karena data sosial ekonomi pemerintah digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan perlindungan sosial.
Kesalahan data berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk dalam kelompok penerima, atau sebaliknya.
Bukan Sekadar Membandingkan Tukang Becak dan Lurah
Baca Juga: Muhammadiyah Sampaikan Tahniah Muktamar ke-35 NU, Dorong Penguatan Ukhuwah dan Kemaslahatan Bangsa
Pada akhirnya, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perbandingan antara pekerjaan tukang becak dan jabatan lurah.
Hal yang lebih penting adalah memastikan setiap data dalam DTSEN memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan diperbarui secara berkala.
BPS menyebut DTSEN sebagai salah satu rujukan bersama pemerintah. Posisi desil seseorang juga dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi dan pembaruan data.
Masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian dapat memanfaatkan kanal resmi yang tersedia untuk menyampaikan koreksi atau pembaruan informasi.
Kasus tukang becak yang tercatat pada desil 9 sementara lurah di wilayah yang sama berada pada desil 8 pun dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas data sosial ekonomi nasional.
Dengan data yang lebih akurat dan mekanisme koreksi yang mudah diakses, penyaluran bantuan dan program perlindungan sosial diharapkan semakin tepat sasaran. Bukan sekadar menjadi perdebatan mengenai siapa yang terlihat lebih sejahtera berdasarkan profesi atau jabatan.
Editor : Bahana.