YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY berencana melakukan pendataan dan evaluasi terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.
Kepala Disdikpora DIY Raden Suci Rohmadi mengatakan, evaluasi nantinya tidak hanya berfokus pada sekolah yang menerima atau menolak layanan MBG. Pihaknya akan melihat lebih jauh kualitas layanan SPPG yang diterima sekolah.
“Tidak hanya sekadar apakah menolak atau tidak menolak, tetapi bagaimana layanan yang diberikan oleh SPPG,” kata Suci saat ditemui, Minggu (20/9).
Baca Juga: Kinerja Pegawai Buruk, Pejabat di Lingkup Pemkab Sleman Terancam Turun Satu Jabatan
Menurutnya, sejumlah aspek akan menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Di antaranya ketepatan waktu makanan tiba di sekolah hingga kesesuaian layanan dengan kesepakatan antara SPPG dan pihak sekolah.
Suci menjelaskan, sekolah dan SPPG pada dasarnya telah memiliki kesepakatan mengenai mekanisme pemberian makanan. Karena itu, pelaksanaan kesepakatan tersebut perlu dipantau untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan sudah sesuai.
“Bagaimana layanannya, kapan datang makanannya, kemudian apakah terlambat dari yang sudah disepakati. Sebenarnya antara SPPG dengan sekolah sudah punya MOU atau kesepakatan,” ujarnya.
Baca Juga: Jualan di Alun-Alun Kidul Jogja, Owner Bolosego Ungkap Biaya yang Harus Dikeluarkan dan Jatah Preman
Evaluasi tersebut juga menjadi penting menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi di beberapa sekolah di DIY. Suci menyebut kejadian serupa telah terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Yogyakarta, Kulon Progo, dan Sleman.
Disdikpora DIY, lanjut Suci, belum memiliki data mengenai jumlah sekolah yang menolak layanan SPPG. Namun, pihaknya saat ini lebih berfokus memotret pelaksanaan layanan SPPG dari sisi sekolah sebagai pengguna.
“Kami ini pengguna dari apa yang disediakan oleh SPPG. Baik atau tidaknya kan yang menilai sekolah, layanannya bagaimana,” jelasnya.
Baca Juga: Dipimpin Mahasiswa Hindu, Perayaan Santo Robertus Bellarminus di Sanata Dharma Jadi Simbol Toleransi
Suci menegaskan, langkah pencegahan perlu diperkuat agar kasus keracunan tidak kembali terjadi. Menurutnya, sekolah sebagai pengguna tidak berada pada posisi sebagai pihak yang memproduksi atau mengolah makanan sehingga kualitas makanan yang disediakan SPPG juga perlu menjadi perhatian.
“Yang perlu kita cegah bagaimana langkah-langkah preventif supaya tidak terjadi keracunan-keracunan yang serupa,” tegasnya.
Di sisi lain, Suci menyebut penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah telah dilakukan. Salah satunya dengan membiasakan siswa mencuci tangan sebelum makan.
Karena itu, ia menilai aspek higienitas makanan yang disajikan kepada siswa juga harus menjadi perhatian. Makanan yang diterima peserta didik diharapkan benar-benar aman dan higienis.
Baca Juga: Waduk Gajah Mungkur Surut, Makam Kuno Tokoh Penyebar Islam Eyang Raden Santri Muncul ke Permukaan
“Pola hidup bersih sehatnya sudah kita lakukan di sekolah. Tinggal memang bagaimana makanan yang disajikan kepada anak-anak kita itu betul-betul bisa higienis, sehingga tidak menimbulkan keracunan,” ujarnya.
Selain evaluasi layanan SPPG, Suci juga menyinggung peran guru sebelum makanan dikonsumsi siswa. Guru dinilai dapat melakukan pengecekan awal terhadap makanan sebagai bagian dari uji organoleptik.
Menurutnya, pengecekan tersebut dilakukan sebelum makanan diberikan kepada siswa. Meski demikian, guru tidak dapat memastikan seluruh aspek kandungan gizi maupun keamanan makanan hanya melalui pemeriksaan secara langsung.
“Guru tetap punya peran untuk mengecek dulu sebelum nanti juga diberikan kepada anak-anak. Itu bagian dari uji organoleptik sekolah,” jelasnya.
Abel Lia Nababan
Editor : Heru Pratomo