RADAR PURWOREJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan memulai survei berkala pada akhir September 2026 guna mengevaluasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil untuk memastikan porsi, ketepatan waktu distribusi, hingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Bantul Hermawan Setiaji, menjelaskan bahwa pengumpulan data evaluasi akan dilakukan secara digital melalui Google Forms dengan responden kepala sekolah serta guru pengelola MBG.
"Tujuan survei ini untuk memastikan makanan yang diterima betul-betul dengan kualitas terbaik," ujar Hermawan.
Baca Juga: 35 Bikers Honda ADV 160 Jelajahi Pantai Selatan Bantul dalam Petualangan Malam Penuh Misteri
Hermawan mengungkapkan, evaluasi ini dilatarbelakangi adanya temuan jeda waktu hingga tiga jam antara kedatangan makanan dan waktu konsumsi siswa.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas serta cita rasa makanan.
Survei yang rencananya digelar setiap tiga bulan sekali ini menyasar sekitar 500 sekolah negeri dan swasta dari jenjang TK, SD, hingga SMP.
Pemantauan juga akan diperluas ke posyandu untuk menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.
"Pengawasan untuk ibu hamil dan balita akan dilakukan lebih ketat karena kelompok ini memiliki risiko lebih tinggi apabila terjadi persoalan dalam pemenuhan gizi," tegasnya.
Indikator yang dinilai dalam survei meliputi kesesuaian porsi, kondisi kemasan, ketepatan jadwal pengiriman, hingga durasi konsumsi.
Baca Juga: Belum Cetak Gol di Dua Laga Awal, Nasib Eks Top Skorer PSIM Jogja di PSIS Semarang di Ujung Tanduk
Evaluasi ini menyasar 109 SPPG yang saat ini beroperasi aktif dari total 135 SPPG di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.
Laporan hasil survei nantinya diserahkan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Langkah Pemkab Bantul tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo.
Ia menilai survei berkala ini akan menghasilkan data konkret untuk perbaikan layanan di lapangan.
"Hasil survei bisa menjadi dasar konkret untuk evaluasi kinerja setiap SPPG di Bantul.
Datanya riil dan bisa menjadi acuan penyempurnaan, baik terkait distribusi, jadwal, maupun kondisi makanan," kata Pramu.
Pramu berharap hasil evaluasi tidak hanya menjadi laporan internal, tetapi juga diteruskan langsung kepada masing-masing pengelola SPPG agar para penyedia dapat segera membenahi kekurangan pelayanan secara cepat dan tepat.
Editor : Meitika Candra Lantiva