Kabid Trantibum Linmas Satpol PP Kebumen Karyanto mengatakan, penertiban pun dilakukan tanpa tebang pilih. "Sasaran reklame atau baliho, baik promosi bisnis atau parpol. Semua memang harus berizin," ungkapnya Sabtu (18/3).
Karyanto menjelaskan, gelar operasi papan iklan bodong merujuk pada Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Pada kesempatan itu, dua tim turut diterjunkan. Masing-masing tersebar merata sampai setiap titik wilayah perbatasan Kebumen. "Penertiban selama dua hari. Hasilnya belum kami rekap karena tim masih bekerja," ungkapnya.
"Kebanyakan reklame bodong mengandung provit atau ada unsur bisnis. Intinya yang menghasilkan uang," sambungnya.
Selain tak mengantongi izin, papan iklan yang terpaksa diberedel karena kedapatan melanggar aturan pemasangan. Meliputi pemasangan dengan cara dipaku pada pohon, melintang di jalan, serta pemasangan tidak sesuai tempatnya. "Walaupun berizin tapi tidak sesuai aturan, tetap kami cabut," ungkapnya.
Selama menjalankan penegakan perda, Satpol PP tidak berjalan sendiri. Namun bekerja secara tim dengan melibatkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kebumen dan Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kebumen. Langkah ini juga diharapkan menjadi bagian meningkatan pendapatan daerah dari sisi objek retribusi pajak.
Perlakuan itu, kata Karyanto, sebagai bentuk edukasi agar semua bisa mematuhi aturan berlaku dengan memperhatikan pajak dan perizinan.
Sebelumnya, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menginstruksikan Satpol PP agar segera menertibkan papan iklan ilegal. Hal ini demi mewujudkan keindahan dan kenyamanan Kota Kebumen.
Arif juga meminta Satpol PP terus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum lain dalam menjalankan fungsi penegakan perda. "Kolaborasi itu agar Satpol PP benar-benar bisa mengawal pelaksanaan fungsi Perda di masyarakat. Satpol PP terus kita perkuat sampai tingkat kecamatan," tandasnya. (fid/eno)