KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto meminta Disperindag KUKM Kebumen turun tangan menghadapi kelangkaan gas elpiji tiga kilogram.
Dia tak ingin fenomena kelangkaan gas bersubsidi dibiarkan terus berlarut. Sebab kondisi ini bisa dipastikan membawa kesulitan masyarakat.
Arif mengaku prihatin melihat kesulitan masyarakat menghadapi kelangkaan gas bersubsidi di sejumlah kecamatan. Oleh karena itu, dia meminta dinas pengampu bersama instansi terkait segera melakukan sidak atau penelusuran.
Perlakuan ini dinilai penting guna memastikan penyebab kelangkaan gas bersubsidi.
"Gas ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Pasokannya harus terus dipenuhi. Saya minta Disperindag dan Satpol PP segera melakukan sidak," kata Arif, Rabu (15/5).
Dia mengungkapkan, belum lama ini dirinya juga menerima laporan masyarakat terkait ulah oknum yang sengaja mengoplos gas bersubsidi ke tabung gas non subsidi.
Menurutnya praktik kecurangan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Untuk itu dia minta bantuan aparat penegak hukum agar segera menindak tegas ulah oknum tersebut.
"Saya dengar ada yang mengoplos dengan alasan harganya lebih tinggi, kurang lebih selisih Rp 13 ribu perkilonya," terangnya.
Arif mengingatkan agar para pengusaha skala besar sadar diri dengan melihat kesulitan masyarakat dalam mengakses gas bersubsidi.
Dia pun mengimbau para pejabat negara tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Sebab gas tersebut disubsidi untuk masyarakat kecil.
Terpisah, Kabid Pengembangan Perdagangan Disperindag KUKM Kebumen menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi lintas sektoral untuk melakukan peninjauan.
Termasuk menggandeng aparat penegak hukum guna memastikan laporan perihal pengoplos gas bersubsidi. "Ya, dalam minggu ini kami bergerak. Kami cek dari agen sampai pangkalan," ucapnya.
Dia memastikan, pasokan gas elpiji di tahun 2024 aman. Tahun ini Kapaten Kebumen mendapat jatah kuota elpiji bersubsidi 37.671 metrik ton. Atau setara 12,5 juta tabung. Adapun hingga per 11 Mei 2024, distribusi gas elpiji 3 kilogram sudah tersalurkan sekitar 4,5 juta tabung.
"Sekarang semua sudah berbasis NIK. Belinya boleh di satu kabupaten, asalkan tercatat NIK. Kami dari pemda sifatnya menjaga keseimbangan pasokan," pungkasnya. (fid)
Editor : Heru Pratomo