RADAR PURWOREJO - Sejumlah kader PDI Perjuangan Kebumen bermanuver seiring tahapan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Mereka menyerukan penolakan terhadap bacabup yang dianggap telah berkhianat kepada ketua umum Megawati Soekarnoputri.
Aksi penolakan ini sempat viral di media sosial. Dalam video beredar, pengurus PAC PDIP Kebumen juga menyatakan sikap akan totalitas mendukung kader internal pada Pilkada 2024. Mereka tetap akan memprioritaskan kemenangan kader sendiri, ketimbang nonkader partai.
Secara eksplisit penolakan tersebut ditujukan kepada bupati petahana Arif Sugiyanto. Para pengurus PAC menggagap Arif tidak tegak lurus terhadap instruksi partai pada Pemilu 2024. Kondisi ini lantas menuai reaksi kader banteng di berbagai tingkatan, hingga merambah konteks dukungan Pilkada 2024.
"Ya, kemarin itu aspirasi dari teman-teman. Pernyataan kami sudah sampai DPP," kata Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDIP Kebumen Nuryanto Pramudono, Jumat (19/5).
Dia berharap, DPP PDIP jeli dalam mengambil keputusan terkait pemberian rekomendasi bacabup dan bacawabup. Salah satunya dengan mempertimbangkan suara akar rumput. Dalam hal ini aspirasi dari para kader. "Kader internal itu harga mati. Tentu kami lebih total mendukung pemenangan," ucapnya.
Menurut Nuryanto, Arif Sugiyanto diduga telah bermain mata dengan caleg di luar PDIP pada gelaran Pemilu 2024 lalu. Atas hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan keputusan DPP PDIP saat memberikan rekomendasi untuk pilkada.
PAC juga tak akan rela jika rekomendasi jatuh kepada bacabup yang salah. Artinya bacabup yang tidak mengutamakan instruksi partai. "Kami kehilangan kursi ketua dewan. Ini sejarah yang tak terlupakan," terangnya.
Ketua DPC PDIP Kebumen Saiful Hadi mengatakan, pernyataan sikap sejumlah kader di tingkat PAC tak bisa dibenarkan. Sebab, pernyataan tersebut tidak mewakili institusi partai. Pernyataan sikap tersebut juga tanpa didasari keputusan DPC.
Mereka yang hadir banyak yang tidak tahu agenda tersebut dan mereka juga tidak berseragam partai. “Jadi jelas itu bukan pertemuan resmi partai," tandas Saiful.
Menyikapi polemik tersebut, pihaknya telah mengumpulkan ketua, sekretaris dan bendahara (KSB) PAC. Intinya untuk menyamakan persepsi terkait arah dukungan cabup dan cawabup pada pilkada mendatang. "Saya tanyakan kepada KSB, mereka siap tegak lurus siapapun yang akan mendapat rekomendasi," tuturnya.
Saiful menegaskan, PDIP adalah partai demokrasi terpimpin. Aspirasi dan desakan dari para kader adalah hal lumrah di lingkungan PDIP. Namun begitu, seluruh kader tetap akan tunduk dan patuh mengikuti garis partai ketika keluar titah dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Karakter PDIP memang begitu, sebelum jalur kuning melengkung kader bebas berwacana. “Tapi begitu ada keputusan resmi semua kader wajib tegak lurus," ungkapnya. (fid/din)
Editor : Satria Pradika