RADAR PURWOREJO - Forum Jasa Kontruksi (Forjasi) Kebumen menginginkan ada forum audiensi bersama Pemkab Kebumen. Kumpulan asosiasi jasa konstruksi tersebut meminta agar pemerintah daerah berkenan menanggapi polemik atas penerapan proses lelang berbasis online atau e-katalog.
Mereka menganggap proses lelang melalui e-katalog di Kebumen selama ini tak sesuai harapan para anggota asosiasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta membuka diri agar persoalan ini tak terjadi berlarut-larut. "Duduk bersama, terbuka. Dan nanti hasilnya juga harus transparan," kata Ketua DPC Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kebumen Yulius Fikri, Jumat (31/5).
Yulius mengatakan, forum bersama pemkab tersebut akan menjadi ruang para konstituen Forjasi Kebumen untuk menyampaikan beragam aspirasi. Dia juga meminta agar forum melibatkan bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Yulius memastikan, 10 asosiasi jasa konstruksi di Kebumen mayoritas akan menghadiri forum bersama pemkab.
Yulius mengaku, pihaknya sulit mendapat kontrak kerja sama sejak penerapan sistem e-katalog. Padahal, para anggota asosiasi telah mencoba berkompetisi secara prosedural. Namun tetap saja sulit mendapat pekerjaan di bidang kontruksi. "Syaratnya apa, sampai kami yang dari dulu berkecimpung malah tidak bisa mendapatkan pekerjaan," jelas Yulius.
Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) Kebumen Darwansyah mengatakan, secara prinsip e-katalog sudah baik karena berbasis digital. Namun, dia mempertanyakan implementasi teknis dalam proses lelang.
"Kami ini ingin mempertanyakan penerapan katalog elektronik. Kami merasa belum berjalan sesuai penerapannya," ucapnya.
Mestinya, penerapan sistem lelang secara online dapat berjalan efektif dan efisien. Namun, faktanya justru berbanding terbalik dari harapan para anggota asosiasi.
Dia berharap bergulirnya sistem e-katalog lebih mengedepankan prinsip transparansi dan berkeadilan. "Kami para ketua asosiasi saling bertanya siapa pemenangnya. Kami tidak tahu. Padahal disini sudah siap memenuhi persyaratan," ujarnya.
Bupati Kebuken Arif Sugiyanto mengatakan, kahadiran e-katalog sebenarnya membawa kemudahan bagi rekanan penyedia barang dan jasa. Selain itu, e-katalog juga mendorong agar rekanan bersaing secara sehat. Artinya kecil kemungkinan untuk mengarah pada pemaianan tender proyek. "Tidak perlu lagi datang ke kantor. Gotong dokumen. Ngabot-ngaboti. Komunikasi, mau minta tolong itu sudah tidak ada lagi," jelas Arif.
Dari sistem e-katalog, juga akan menutup celah kecurangan. Sebab, semua penawaran dan negosiasi terangkum dalam sistem. Di lain sisi, pemkab melalui dinas atau lembaga terkait dituntut profesional dalam bekerja. "Otomatis yang biasanya pengusaha datang ke kantor, bisa ketemu, bisa lain-lain saya tidak faham. Di sinilah profesionalisme dituntut," bebernya. (fid/din)