KEBUMEN - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen meminta pemerintah daerah mampu menyodorkan data penduduk miskin secara valid dan akuntabel. Hal ini dianggap penting agar program terkait penanggulangan kemiskinan dapat terukur dan tepat sasaran.
Ketua Banggar DPRD Kebumen Saman Halim Nurohman menyampaikan, akurasi data penduduk kategori miskin mutlak diperlukan sebagai dasar menentukan arah kebijakan. Dari basis data tersebut program penanggulangan kemiskinan mampu menjangkau penduduk yang memang membutuhkan.
"Kami berpendapat salah satu langkah konkret yang dapat ditempuh adalah harus memiliki data yang valid terkait kemiskinan," bebernya, saat laporan Banggar terhadap pembahasan Raperda APBD 2025, Jumat (22/11).
Saman menyebut, prioritas porsi anggaran APBD 2025 bermuara pada pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, perlu dipertegas melalui penyajian data tervalidasi. Dia menyatakan, penanggulangan kemiskinan melalui intervensi anggaran tidak bisa berjalan optimal jika data penduduk miskin tidak akurat. "Pada tahun 2025 dicanangkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen. Tentu saja akan menjadi PR besar kita bersama," ucapnya.
Banggar, kata dia, meminta kepada Dinas Sosial P3A dapat memastikan bahwa data kemiskinan yang terangkum dalam DTKS akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dinas pengampu juga dipandang perlu melakukan pembinaan serta verifikasi ulang operator input data kemiskinan di tingkat desa. Melalui upaya ini diharapkan mereka dapat melaksanakan tugas secara optimal.
Baca Juga: KPU Kebumen: Undangan Nyoblos Dibagikan Paling Lambat H-3
Saman menyatakan, Kabupaten Kebumen sampai sekarang masih dihadapkan persoalan menahun terkait kemiskinan. Oleh karena itu, dia meminta berbagai pihak saling menyamakan persepsi agar angka kemiskinan dapat ditekan. "Bagaimana DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) dapat tervalidasi dengan baik. Program pengentasan kemiskinan ini harus dilakukan secara efektif dan efisien," tandas Saman.
Ketua Fraksi Amanat Sejahtera Agus Supriyanto mengatakan, tingkat kemiskinan selalu menjadi isu strategis dan menjadi skala prioritas daerah. Menurutnya perlu ada kajian secara detail terkait upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kebumen. Dari kajian tersebut menjadi pijakan eksekutif bersama legislatif dalam merumuskan arah kebijakan. "Hasil kajian ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Dukungan anggaran memadai juga perlu. Landasannya ya itu pakai kajian," jelasnya. (fid)
Editor : Heru Pratomo