KEBUMEN - Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat memiliki banyak konsekuensi bagi daerah. Berbagai sektor pembangunan ikut terdampak dari adanya kebijakan tersebut. Tak terkecuali sektor infrastruktur yang digadang-gadang berdampak nyata dalam akselerasi pembangunan daerah.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kebumen Saman disela agenda dewan, Selasa (4/2). Menurut Saman, efisiensi anggaran yang termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 punya dampak cukup serius dalam konteks pembangunan infrastruktur berkelanjutan. "Yang berdampak banget itu di PUPR. Apa yang sudah direncanakan tidak maksimal," ucapnya.
Saman menerangkan, Inpres terbaru membuat pemerintah daerah bersama DPRD harus selektif memilih program prioritas. Dia mengakui begitu banyak belanja daerah dari berbagai program kegiatan harus dilakukan penyesuaian. Terlebih lagi Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBN juga mengalami perubahan. "Karena DAU Earmark juga belum ada kejelasan," ungkapnya.
Di daerah, kata Saman, saat ini tak bisa berbuat banyak, kecuali mematuhi aturan yang tertuang dalam Inpres. Terlebih menurut hirarki perundangan payung hukum berupa Inpres ini memiliki posisi cukup kuat.
Dia meminta agar dinas menentukan program tepat guna seiring terbitnya kebijakan efisiensi anggaran dari presiden. Perlakuan ini dianggap penting dengan mengacu pada kemampuan anggaran yang tersedia. "Pada prinsipnya DPRD akan patuh terhadap aturan. Walau dampaknya ke beberapa sektor," sambung Saman.
Anggota dewan lain Maksum Sodik percaya Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan skema baru untuk program pembangunan secara nasional. Efisiensi anggaran dinilai menjadi jalan terbaik untuk menyiapkan Indonesia emas. Menurutnya banyak program prioritas pemerintah sekarang yang dapat membawa dampak bagi masyarakat. "Ya tidak menutup kemungkinan, pembangunan infrastruktur pakai skema tidak andalkan APBN," ungkapnya. (fid)