KEBUMEN - Sebanyak 705 Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) di lingkup Pemkab Kebumen merasa resah. Mereka khawatir dengan adanya penundaan pengangkatan PPPK hasil seleksi tahun 2024. Dalam hal ini pemerintah dianggap memberi harapan paslu karena jadwal pengangkatan PPPK meleset dari rencana awal.
Koordinator Aliansi Lulus CPPK Tahap 1 Tahun 2024 Kebumen Paryanto menyatakan, dia menganggap pemerintah abai terhadap nasib calon PPPK. Tidak sedikit dari tenaga non ASN kecewa karena mereka merasa dipermainkan.
Padahal untuk bisa lolos seleksi berjenjang, calon PPPK butuh perjuangan dan proses panjang. "Yang jelas kecewa berat. Sudah berharap banyak, tapi seperti ini. Kalau anak sekarang bilangnya di PHP," ungkap dia, Rabu (12/3).
Paryanto menyampaikan, penguluran waktu pengangkatan PPPK otomatis menuai protes keras. Kebijakan ini dinilai tak sejalan dengan mimpi 705 calon PPPK yang terdata di Kebumen. Dia juga tak habis pikir, kenapa pemerintah tega mengeluarkan kebijakan yang tidak pro kepada calon PPPK.
"Kami sudah dipertemukan Pak Sekda. Intinya pemerintah daerah manut dan patuh ke pemerintah pusat," jelasnya.
Admin di SDN 1 Banjarwinangun itu mengaku telah menampung banyak keluhan dari calon PPPK. Bahkan, Paryanto bercerita, dari 705 orang terdapat calon PPPK yang hampir masuk masa purna tugas. "Ada beberapa, kalau pengangkatan 2026 mereka potensi tidak terima SK karena sudah pensiun," bebernya.
Dalam waktu dekat, lanjut Paryanto, dia bersama rombongan akan bertolak ke Jakarta untuk menggelar aksi demo di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di saat bersamaan juga akan ada aksi doa bersama agar hajat CPPK segera terkabul.
Tak hanya itu, aliansi bakal meminta DPRD Kebumen untuk ikut mencari jalan keluar terkait persoalan yang sedang dihadapi. "Di Kebumen sudah terbentuk aliansi. Ini yang nanti menjadi wadah menyuarakan aspirasi," kata Paryanto.
Seperti diketahui, kebijakan soal pengunduran jadwal pengangkatan PPPK berdasar hasil rapat antara Kemendagri dan Komisi II DPR RI. Pengangkatan PPPK hasil seleksi 2024 bakal dijadwalkan serentak pada 1 Maret 2026. Kebijakan antara pemerintah dan DPR ini kemudian menuai polemik secara nasional.
Salah satu calon PPK yang lulus seleksi Hikmah mengatakan, pengangkatan PPPK sejatinya menjadi mimpi besar para pegawai non ASN yang selama ini mengabdi.
Namun kini dirinya harus rela mengurungkan mimpi besarnya karena jadwal pengangkatan ditunda hingga 2026. Guru di SDN 2 Bumirejo itu mengaku hanya bisa pasrah sembari meminta solusi terbaik dari pemerintah. "Saya sudah bertahun-tahun mengajar. Ini tinggal terima SK saja, sulitnya minta ampun," ungkap Hikmah. (fid)
Editor : Heru Pratomo