KEBUMEN - Kebijakan soal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kebumen Moh Amirudin mengaku secara administrasi calon PPPK yang akan diberi surat pengangkatan sebenarnya sudah selesai.
Amir berkata, saat ini dia cukup merasakan keresahan yang dialami para calon PPPK. Namun kembali lagi, pihaknya akan patuh dan tunduk terhadap aturan berlaku. "Sudah clear semua. Tidak perlu lagi kirim data ulang. Tapi sebagai birokrasi kami ikuti aturan," ucapnya, Senin (17/3).
Amir berpesan, selama menunggu SK para calon PPPK diminta untuk tidak khawatir karena pemkab telah mengalokasikan dari sisi anggaran belanja gaji. Anggaran tersebut telah disediakan hingga Desember 2025. Opsi lain jika pengangkatan PPPK meleset dari jadwal, maka pemkab bersama DPRD bakal menyusun anggaran ulang di tahun depan.
Amir menyebut, anggaran belanja tenaga honorer pemkab yang terdata di BKPSDM total senilai Rp 40 miliar. Dia pun berharap kebijakan mengenai pengangkatan PPPK dalam waktu dekat menemui titik terang. "Sudah kami siapkan satu tahun anggaran. Itu ada yang di kami dan masing-masing OPD ada," kata Amir.
Ketua DPRD Kebumen Saman mengatakan, penundaan pengangkatan PPPK memang menjadi keperihatinan bersama. Dia meminta agar calon PPPK tetap tenang dan bersabar sembari menunggu kebijakan dari pemerintah.
Terkait persoalan tersebut pihaknya memastikan akan tetap memperhatikan nasib calon PPPK yang telah berjuang hingga dinyatakan lolos seleksi. "Ya nanti, lihat dulu perkembangannya. Itu kan kebijakan pusat. Dan saya kira tidak cuma Kebumen yang merasakan, tapi daerah lain juga sama," ucap Saman. (fid/pra)
Editor : Heru Pratomo