KEBUMEN – Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah benteng pertama dalam menjamin keamanan pangan, terutama dalam pelaksanaan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kebumen menegaskan komitmennya menjalankan seluruh prosedur penerbitan SLHS secara ketat dan transparan. Tidak ada ruang untuk kompromi, apalagi celah potong kompas.
Baca Juga: Alumni UMY Ini Tega Tak Lantik Kakak Sendiri sebagai Inspektur NTB Meski Nilai Tertinggi
"Kalau mereka (dapur MBG) tidak memenuhi syarat, kami tidak keluarkan itu SLHS," tegas Kepala Dinkes PPKB Kebumen, Iwan Danardono, saat ditemui Radar Jogja, Jumat (10/10).
Menurut Iwan, SLHS menjadi syarat mutlak bagi seluruh dapur penyelenggara MBG. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk jaminan bahwa dapur telah memenuhi standar keamanan dan higienitas yang ditetapkan.
"Kami tidak mengendorkan persyaratan karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat," lanjutnya.
Baca Juga: Aula Puskesmas Telah Dikosongkan, Korban Keracunan MBG di Purworejo Berangsur Pulih
Proses Ketat dan Bertahap
Prosedur penerbitan SLHS, dijelaskan Iwan, dilakukan melalui tahapan verifikasi berlapis. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kelayakan bangunan, fasilitas dapur, kelengkapan dan kebersihan alat produksi, hingga aspek personal higiene para penjamah makanan. Tidak hanya itu, pengelolaan bahan baku, proses produksi makanan, serta pengendalian hama turut masuk dalam aspek penilaian.
"Kalau ada yang belum sesuai, kami sampaikan. Harus dilengkapi dulu. Tidak ada toleransi untuk aspek yang menyangkut keamanan pangan," tandasnya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi dan pembelajaran dari insiden keracunan makanan yang sempat terjadi belum lama ini. Pemkab Kebumen, menurutnya, kini memperketat pengawasan terhadap seluruh dapur MBG melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) rutin.
Baca Juga: Honda Stylo 160 Antar Modifikator Indonesia ke Ajang Modifikasi Dunia Mooneyes, Jepang
"Setiap bulan akan ada pemeriksaan dari petugas puskesmas. Ini untuk memastikan dapur MBG tetap berada dalam standar yang ditetapkan," jelas Iwan.
Standar Tak Bisa Ditawar
Penegasan serupa juga datang dari legislatif. Anggota DPRD Kebumen Wahid Mulyadi mengingatkan pentingnya disiplin dalam menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan. Ia meminta seluruh mitra penyelenggara MBG benar-benar memastikan setiap tahapan produksi makanan—dari pengadaan bahan baku hingga penyajian—mematuhi standar yang dipersyaratkan oleh SLHS.
"Harapan kami MBG bisa berjalan dengan baik dan aman. SLHS itu bukan sekadar syarat administrasi, tapi tolok ukur bahwa dapur tersebut layak dan siap menyajikan makanan sehat," ungkapnya.
Baca Juga: Melesat Kencang, Pebalap Binaan Astra Honda Nyaris Podium di IATC Mandalika
SLHS, Fondasi Keamanan Makanan
Dengan banyaknya dapur yang terlibat dalam program MBG, keberadaan SLHS menjadi krusial. Dokumen ini menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan masyarakat, bahwa makanan yang disajikan dalam program pemerintah ini benar-benar memenuhi aspek kelayakan sanitasi.
Dinkes PPKB Kebumen memastikan akan terus mengawal proses ini, tanpa celah untuk pelanggaran atau penyimpangan. Sebab, di balik setiap piring makanan yang disajikan, ada tanggung jawab besar terhadap kesehatan dan masa depan generasi.
Editor : Heru Pratomo