KEBUMEN - Aksi unjuk rasa mahasiswa yang berlangsung di depan Pendapa Kabumian berakhir kekecewaan Senin(15/6/2026) sore. Massa merasa kecewa karena tak ditemui langsung oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani.
Mereka yang sejak awal berharap dapat berdialog langsung dengan bupati harus pulang tanpa mendapat satu kesempatan menyampaikan tuntutan kepada bupati.
Sejak pukul 14.00, sedikitnya 50 massa yang tegabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kebumen terlihat telah memadati depan gerbang pendapa. Mereka datang dengan mobil komando yang dilengkapi pengeras suara.
Berbagai spanduk dan baliho berisi aspirasi serta kritikan keras dibentangkan dalam aksi tersebut. Satu per satu perwakilan mahasiswa tampak bergantian menyampaikan orasi.
Sejak awal, massa meminta bupati segera keluar dari kompleks pendapa. Mereka meminta orang nomor satu di Kebumen itu bersedia menemui mereka untuk mendengarkan tuntutan yang dibawa.
Kemarahan mahasiswa kemudian tak terbendung setelah mereka mendapat kabar bahwa bupati justru sedang berada di luar kota.
Baca Juga: Menjelang Malam 1 Suro: Menelusuri Sejarah, Alasan Kesakralan, hingga Mitos Nyi Roro Kidul
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebumen Sarif Hidayat menyatakan, absennya bupati dihadapan massa aksi sebagai bentuk ketidakpekaan sosok pemimpin atas aspirasi dari masyarakat.
Dia memastikan aksi susulan akan terus berlangsung sampai tuntutan mereka berhasil didengar dan ditindaklanjuti bupati.
"Selama bupati belum menemui kami, kami tidak akan berhenti menggelar aksi," ungkapnya.
Baca Juga: CBR Series Melesat Kencang, AHRT Borong Tiga Podium ARRC Motegi
Dalam aksi tersebut massa menyuarakan berbagai aspirasi dan sejumlah tuntutan. Salah satunya soal supremasi sipil dan evaluasi program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mereka menilai dua program tersebut bobrok secara manajerial. Terbukti, pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi.
"Kerakusan pejabat korup ternyata di depan kita. Ini yang menjadi keperihatinan," ujarnya.
Baca Juga: Sambut Tahun Baru Islam, Ini Lima Amalan Utama Sebelum Memasuki 1 Muharam
Terkait isu regional, mereka meminta pemerintah daerah fokus terhadap persoalan pengentasan kemiskinan. Artinya tidak hanya bangga pada data capaian penurunan kemiskinan, tetapi juga dampaknya perlu dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain itu, massa menuntut agar pemerintah daerah hadir dalam maraknya kasus kekerasan seksual.
Mereka juga meminta bupati sebagai pemimpin daerah dapat memastikan pembangunan dilakukan secara merata. Di samping itu, isu tentang lingkungan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga ikut menjadi sorotan.
Baca Juga: Kuota SMP Negeri Melebihi Lulusan SD, Disdikbud Kota Magelang Pastikan Kolaborasi Antarwilayah
"Mau angka kemiskinan 13 atau 15 persen, bodo amat. Yang jelas masyarakat belum merasa diopeni (diperhatikan)," tandasnya.
Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah mengatakan, bupati berhalangan hadir di tengah aksi karena sedang ada keperluan mendesak. Meski demikian, seluruh aspirasi dari demonstran akan disampaikan langsung kepada bupati.
Dia juga memastikan akan terus melibatkan mahasiswa dalam proses perencanaan maupun realiasi pembangunan daerah. Baginya, kontribusi dari buah pemikiran kalangan mahasiswa cukup penting bagi daerah karena hakikatnya mereka sebagai agen perubahan.
"Ibu bupati terinformasi sedang di Rembang. Setelah ini aspirasi saya sampaikan langsung ke bupati," katanya. (fid/wia)
Editor : Winda Atika Ira Puspita