KEBUMEN - Keluarga Bupati Kebumen disebut ikut mengelola dapur pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terungkap saat aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kebumen di depan Pendopo Kabumian, Senin sore (15/6).
Dalam aksi demonstrasi tersebut muncul pernyataan bahwa keluarga bupati ikut ambil bagian terkait pengelolaan dapur MBG. Meski begitu, massa belum mengetahui secara pasti berapa jumlah dapur milik keluarga bupati karena minimnya asas transparansi publik.
Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kebumen Syarif Hidayatulah menyampaikan, isu keterlibatan keluarga Bupati Kebumen dalam pengelolaan dapur MBG telah santer dibicarakan masyarakat.
Oleh karena itu, butuh transparansi guna menghindari potensi munculnya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG. "Kita tahu semua, beliau itu bupati terkaya di kabupaten termiskin. Yang menjadi logis ketika beliau memilki dapur MBG 100 lebih," ungkapnya.
Dalam aksi tersebut massa sempat mendapat penjelasan dari Wakil Bupati Kebumen soal pengelolaan dapur MBG oleh keluarga bupati. Intinya, wakil bupati menyatakan keterlibatan keluarga bupati dari awal program MBG bergulir tak lain demi mensukseskan program prioritas presiden.
Syarif menyatakan, setelah mendapat penjelasan tersebut dia semakin yakin bahwa keluarga bupati ikut terlibat langsung dalam pendirian hingga pengelolaan dapur MBG. Menurutnya, wajar jika keluarga bupati memiliki banyak titik dapur MBG.
Baca Juga: Bukan Sekadar Sunah Biasa, Ini Bobot Pahala dan Konsekuensi Dosa di Bulan-Bulan Haram
Jika dilihat dari sisi kemampuan keuangan, mereka dianggap cukup mampu mendirikan dapur MBG di Kebumen. "Tadi disampaikan bahwa dulu belum ada dapur, karena tidak ada pemodal. Dan, hari ini pemodal itu beliau (bupati)," ungkap Syarif.
Dia pun meminta pelaksanaan tata kelola program MBG untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel. Syarif tak ingin program tersebut justru membuka celah penyalahgunaan wewenang dan peluang tindak pidana korupsi. Di satu sisi munculnya kasus hukum yang menyeret tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu menjadi peringatan bersama.
Wakil Bupati Kebumen Zeni Miftah tak menampik soal pengelolaan dapur MBG oleh orang terdekat bupati. Dia menjelaskan, awal dari keterlibatan keluarga bupati dalam program MBG berangkat dari minimnya pemodal di Kebumen yang berminat mendirikan dapur MBG.
Atas kondisi ini suami bupati kemudian tergerak untuk ikut mendukung pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto. "Ibu bupati dan keluarganya merasa bertanggungjawab dan terpanggil. Kemudian," ungkapnya.
Zaeni mengaku tidak mengetahui persis berapa jumlah dapur MBG yang dikelola keluarga bupati. Kendati demikian, dapur tersebut tidak begitu saja dapat disebut milik bupati karena didirikan oleh suami bupati. "Dalam hal ini Pak Fuad (suami bupati) sebenarnya tidak berkaitan dengan bupati," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Jogja dan Jawa Selatan Harsono Budi Waluyo hingga Selasa (16/6) sore belum merespon saat dimintai keterangan ihwal kepemilikan dapur MBG oleh keluarga Bupati Kebumen. (fid)
Editor : Heru Pratomo