RADAR PURWOREJO - Tingkat kebocoran pipa air di Kota Magelang terbilang cukup tinggi. Untuk itu, sistem non revenue water (NRW) atau kehilangan air jaringan perpipaan perlu dikendalikan. Saat ini, tingkat NRW di Kota Magelang mencapai 51 persen. Targetnya, tahun ini bisa ditekan hingga 45 persen.
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang Bambang Pulunggono tidak menampik, tingkat kebocoran pipa di wilayahnya masih tinggi. Hal itu menjadi satu pekerjaan rumah (PR) bagi PDAM yang harus segera dientaskan.
"Saya rasa, tidak hanya di Kota Magelang saja, tapi tingkat kebocoran pipa menjadi PR bagi semua daerah. Karena itu (kebocoran pipa) jelas merugikan," katanya kepada Radar Jogja, beberapa waktu lalu.
Sementara kapasitas produksi air dari PDAM Kota Magelang sekitar 300 liter/detik. Jika tingkat NRW sebesar 51 persen, praktis hanya bisa menerima pembayaran kurang dari 150 liter/detik. Penurunan NRW dengan skala 5 hingga 10 persen, tentu dapat menambah keuntungan bagi PDAM.
Dia mencontohkan, ketika air yang diproduksi sekitar 100 ribu liter dan hilang 60 persen, hanya bisa dihitung 40 persen saja. "Kan sayang (kalau air setelah diproduksi hilang). Coba kalau kita menurunkan 10 persen saja, sudah untung banget," bebernya.
Dia menyebut, NRW itu satu di antaranya disebabkan oleh kebocoran pipa. Termasuk usia pipa eksisting yang sudah tua. Sehingga water meter yang tidak berfungsi dengan baik, akan diganti. Begitu pula dengan pipa-pipa kuno peninggalan Belanda yang sudah rusak.
Bambang memastikan, tidak ada praktik pemasangan sambungan pipa air secara liar di wilayahnya. Selain penggantian water meter, kata dia, upaya lainnya adalah dengan peremajaan jaringan pipa. Termasuk memantau tekanan air dari masing-masing sumber mata air.
Ada tujuh sumber mata air yang dimanfaatkan PDAM Kota Magelang. Enam di antaranya milik Kabupaten Magelang. "Kami selalu monitoring. Sumber air di sini punya kultur yang bagus. Tapi, musim kemarau, airnya malah melimpah. Kalau musim hujan (debit airnya) berkurang," ungkapnya.
Kendati begitu, masih ada kecamatan di Kabupaten Magelang tidak tidak dialiri air selama 24 jam penuh. Yakni Kecamatan Magelang Selatan. Dua kecamatan lain, kata dia, sudah memiliki tandon sebagai tempat penampungan air. Sehingga ketika air mati, warga masih memiliki cadangan air.
PDAM Kota Magelang tengah mengusulkan untuk pemberian subsidi tandon kepada sekitar 400 KK di Kecamatan Magelang Selatan. "Kalau air tidak digunakan, bisa dialihkan ke tandon. Nanti dimanfaatkan kalau sewaktu-waktu airnya mati atau di jam-jam sibuk," ujarnya.
Hingga saat ini, jumlah pelanggan PDAM Kota Magelang sebanyak 32 ribu. 1.148 di antaranya masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rencananya akan ada penyesuaian tarif bagi pelanggan PDAM. Karena sudah enam tahun belum ada kenaikan tarif.
Dia menyebut, tarif dasar air sebesar Rp 1.850. Tarif itu dinilai cukup murah dibanding daerah lain di Jawa Tengah. "Akan kami naikkan sekitar Rp 2.500. Tapi ini baru dalam pengkajian karena baru proses survei," imbuhnya.
Dikatakan Bambang, penyediaan air bersih bukan semata tanggung jawab PDAM saja. Tetapi juga pemerindah daerah sesuai dengan amanat PP Nomor 54 Tahun 2017. Hanya saja, tahun ini, seluruh BUMD, termasuk PDAM tidak mendapat anggaran penyertaan modal dari Pemkot Magelang. Lantaran adanya revocusing.
Dengan menurunnya NRW ini, dia berharap, peningkatan kinerja dan penyesuaian tarif ke depan, bisa mandiri. Dengan cara berinvestasi. Tidak perlu mengandalkan penyertaan modal dari pemkot. "Kalau NRW kita tekan di kepala 4, syukur 45, kita sudah mandiri," paparnya.
Pada 2023, PDAM Kota Magelang telah memberi kontribusi kepada pemkot berupa pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1,2 miliar. Sementara tahun ini, target PAD yang disetorkan sebanyak Rp 1,3 miliar. (aya/pra)
Editor : Satria Pradika