RADAR PURWOREJO - Pendapatan daerah Kota Magelang tahun 2023 mengalami peningkatan yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Hanya saja, peningkatan itu tidak diimbangi dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang justru turun dibanding tahun sebelumnya. Terutama untuk pendapatan transfer pada jenis insentif fiskal.
Sebab untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, Kota Magelang mendapat alokasi sebanyak Rp 52.522.739.000. Akan tetapi, untuk tahun 2024 perolehannya menurun drastis. Apalagi pendapatan insentif fiskal hanya sebesar Rp 16.270.817.000.
Berkaitan dengan itu, Anggota Tim Badan Anggaran (Banggar), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang HIR Jatmiko mmerekomendasikan agar pemkot dapat segera menyusun rencana aksi. "Guna merebut insentif fiskal melalui beberapa indikator," ujarnya saat rapat paripurna, Selasa (2/7).
Indikator tersebut antara lain penggunaan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) pada APBD 2024 dan percepatan belanja daerah tahun 2024. Kemudian, dukungan belanja daerah yang lebih besar terhadap kegiatan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting dalam APBD 2024. Lalu, pengendalian inflasi daerah di tahun 2024.
Kendati demikian, dari sisi kebijakan keuangan daerah, nilai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Pemkot Magelang mengalami penurunan pada 2023. Hal itu menunjukkan bahwa serapan anggaran pada tahun 2023 lebih baik dari tahun sebelumnya.
Namun, Silpa tahun 2022 sebesar Rp 155.395.381.599 tersebut dirasa masih cukup besar karena proporsinya terhadap dana tersedia masih di atas 13,2 persen. Untuk itu, DPRD merekomendasikan agar pemkot lebih meningkatkan lagi kualitas kebijakan yang bertujuan untuk akurasi perencanaan dan penganggaran.
Dengan begitu, kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2024 sekarang yang sedang berjalan lebih baik dibanding tahun 2023. "Dan Silpa tahun berjalan semakin dapat ditekan dalam batas yang wajar di bawah 5 persen dari dana tersedia," bebernya.
Dia menambahkan, sampai dengan tutup tahun kedua implementasi RPJMD 2021-2026 menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah Kota Magelang semakin membaik. Hal itu ditandai dengan semakin menurunnya realisasi belanja pegawai pada kelompok belanja operasi mendekai 30 persen dari total belanja daerah.
Hanya saja, lanjut dia, tren realisasi belanja modal masih relatif stagnan. Pada dua tahun terakhir, pertumbuhan aset tetap daerah cenderung menurun. Rerata di bawah 1 hingga 2 persen per tahun. Bahkan, pada 2023 aset tetap justru tumbuh minus dibanding tahun sebelumnya.
Jatmiko menyebut, minimnya alokasi dan realisasi belanja modal itulah yang menjadi penyebab aset tetao daerah pertumbuhannya lambat dan rendah. "Untuk itu, direkomendasikan agar belanja daerah pada tahun berikutnya dapat ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan alokasi belanja modal dan barang jasa yang produktif," sebutnya.
Baca Juga: PAD Wisata Libur Nataru Capai Rp 2,7 M, Tersebar di 17 Destinasi Utama
Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 itu telah memenuhi sejumlah aspek. Baik aspek teknis, substansi, dan aspek normatif dalam penyajiannya.
Sebab penyusunannya telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK. (aya/din)
Editor : Satria Pradika