RADAR PURWOREJO - PKS melabuhkan hatinya kepada petahana Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz dan Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur pada Pilkada 2024. Hal itu didasarkan pada hasil survei dan pertimbangan lain. Seperti elektabilitas hingga kinerja keduanya selama memimpin Kota Magelang sejak 2020.
Ketua DPD PKS Kota Magelang Bustanul Arifin mengatakan, beberapa waktu lalu kondisi di internal partai cukup dinamis terkait Pilkada 2024. Sebab ada sejumlah kader ingin mengusung bakal calon kepala daerah dari internal partai, yakni Arifin Mustofa. Namun, ada pula kader yang menghendaki untuk kembali mengusung Aziz dan Mansyur.
Dia tidak menampik, persoalan pilkada praktis membutuhkan banyak pertimbangan dan kajian. Satu di antaranya dengan membuat survei yang menjadi alat ukur terhadap sosok yang akan diusung. Setelah melakukan pada Mei dan Juli, elektabilitas Aziz dan Mansyur masih cukup tinggi dibanding lainnya.
Survei tersebut berisi pengetahuan soal wali kota dan wakil wali Kota Magelang serta popularitas calon wali kota secara terbuka. Ada sejumlah nama yang dimunculkan, seperti Muchamad Nur Aziz, Joko Budiyono, Mansyur, Budi Prayitno, Moch Haryo Nugroho, Sigit, Anang Abidin, dan Djoni Kristijanto. Hasilnya, Aziz selalu menduduki posisi pertama dengan perolehan 40 persen pada popularitas dan 28,5 persen pada elektabilitas.
Lantaran memperoleh hasil tertinggi, Aziz pun disandingkan dengan sejumlah nama sebagai wakilnya. Lagi-lagi, publik memilih Aziz - Mansyur sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali Kota Magelang yang memperoleh dukungan lebih dari 40 persen. Bahkan, kata Bustanul, Arifin Mustofa yang didukung oleh kader internal, tidak bisa mengalahkan Aziz.
Karena itu, seluruh kader internal berembuk untuk mengusung Aziz - Mansyur dan sepakat memenangkan pilkada. Terlebih, pada Pilkada 2020 lalu, PKS juga mengusung Aziz - Mansyur (Aman).
Keputusan itu bakal disampaikan kepada DPW PKS serta merapat dengan partai-partai lain yang sudah dipastikan mengusung petahana. Yakni Partai Golkar dan Hanura. Barulah menyelenggarakan konsolidasi untuk memperkuat barisan dan menyusun strategi pemenangan keduanya. Ditambah, dari internal partai, PKS telah membentuk tim untuk fokus dalam pemenangan pasangan calon tersebut.
Kendati Partai Golkar dan Hanura telah memberi sinyal dukungan, namun kata Bustanul, belum terbentuk koalisi bersama secara resmi. Selain itu, koalisi tersebut dimungkinkan bakal bertambah. "Yang jelas, kita merapat ke pasangan Aziz - Mansyur," ujar dia.
Bustanul menuturkan, meski hasil survei cukup memuaskan, tapi PKS tetap akan memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja Aziz - Mansyur. PKS menemukan sejumlah informasi terkait pola atau gaya kepemimpinan Aziz - Mansyur yang perlu menjadi perhatian ke depannya. Terutama agar lebih menyesuaikan situasi dan kondisi Kota Magelang.
"Terkait gaya kepemimpinannya, pola komunikasinya biar lebih smooth. Agar masyarakat Kota Magelang lebih nyaman. Sehingga nanti ke depan, pemerintahan beliau lebih berjalan harmonis dengan semua pihak. Baik itu legislatif, birokrasinya, ataupun masyarakat agar bisa diterima dengan baik," sambungnya.
Ketua Tim Pemenangan Internal DPD PKS Kota Magelang Arifin Mustofa menyampaikan, selama ini PKS telah berkoordinasi dengan kader dan mengadakan survei. "Hasilnya, kita masih mengendaki kepemimpinan pak Aziz dan pak Mansyur. Bisa jadi, akan ada Aman jilid 2. Selain itu, selama lebih dari tiga tahun ini, prestasi yang diperoleh cukup luar biasa," sebutnya.
Selanjutnya, PKS akan menghadap Aziz dan Mansyur untuk meminta tanggapan terkait keputusan yang telah diambil. Termasuk berkomunikasi dengan partai lain, Golkar dan Hanura yang sejak awal sudah mengusung Aziz - Mansyur. Dukungan dari tiga partai politik itu praktis dapat memenuhi threshold lima kursi.
Sebab Partai Hanura memiliki dua kursi di DPRD Kota Magelang. Sedangkan Partai Golkar dan PKS, masing-masing memiliki tiga kursi. Sudah cukup karena sebetulnya hanya butuh lima kursi, tapi ini sudah delapan. Tapi, surat rekomendasinya belum turun karena baru akan menyampaikannya kepada DPW dan DPP. “Rekomendasinya kalau tidak salah 20 Agustus secara serentak di Jakarta," katanya. (aya/din)
Editor : Satria Pradika