RADAR PURWOREJO - Dibanding pemilu sebelum-sebelumnya, prevalensi politik uang pada Pemilu 2024 lalu cukup tinggi. Ada ledakan politik uang yang besar. Hal itu memunculkan fenomena kemenangan sejumlah partai politik yang sebelumnya hanya mengantongi sedikit suara. Ditambah dengan kinerja menteri di pemerintahan juga tidak begitu menonjol. Namun, lompatan suaranya luar biasa.
Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) sekaligus pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam. "Angkanya (politik uang) cukup beragam di beberapa titik di Jabodetabek. Ada yang Rp 350 ribu, Rp 400 ribu, bahkan untuk kursi DPR bisa Rp 500 ribu per kepala," ujarnya, Senin (2/9).
Kondisi tersebut praktis membuat literasi masyarakat harus lebih diperkuat. Termasuk memperkuat fungsi pengawasan dari masing-masing penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Apalagi Pilkada 2024 ini dilakukan serentak, sehingga tidak mudah untuk menghapus kebiasaan politik uang itu.
Menjelang Pemilu 2024, dia melakukan survei dengan instrumen wajar atau tidaknya politik uang. Ternyata, dengan sejumlah responden yang ada, 52 persen di antaranya menganggap politik uang sebagai realitas politik yang wajar. Sisanya menganggap tidak wajar. Untuk melengkapi itu, dia juga bertanya mengenai besaran uang yang diterima.
Dia menyebut, sekitar 70 persen responden menyebut nominal yang didapat. "Artinya, di fase pertanyaan etik (kewajaran politik uang, Red), dia fifty-fifty. Tetapi ketika bicara angka, 70 persen menerima (uang). Yang kemudian berpotensi berpengaruh terhadap arah preferensi politiknya," kata Umam.
Dia menambahkan, kondisi itu jelas memprihatinkan. Masyarakat umum, para elit sosial, hingga penyelenggara pilkada harus lebih sadar dan peduli terhadap potensi pelanggaran tersebut. "Mereka juga harus melaporkannya. Supaya tidak ada tudingan sana-sini. Tidak ada kekhawatiran sana-sini," sambungnya. (aya)
Editor : Satria Pradika