MUNGKID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang menegaskan komitmennya menjaga situasi aman dan kondusif di tengah dinamika sosial politik yang berkembang secara nasional. Aktivitas para aparatur sipil negara (ASN) dan sekolah pun tetap berjalan normal seperti biasa.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji mengutarakan, seluruh elemen di wilayahnya, termasuk organisasi masyarakat dan mahasiswa, sepakat mengedepankan keamanan dan ketertiban. "Tadi malam kita sepakat bersama ormas dan mahasiswa untuk menjaga keamanan. Hari ini tidak ada unjuk rasa," katanya, Senin (1/9).
Baca Juga: Mu’allimin Muhammadiyah Gandeng RS PKU Muhammadiyah Kembangkan Sistem Kesehatan Terintegrasi untuk Guru dan Santri
Dia berharap, gejolak yang ada tidak berimbas ke Kabupaten Magelang. Grengseng juga memastikan aktivitas masyarakat berjalan normal. ASN tetap masuk kantor seperti biasa, sekolah tetap berjalan, dan tidak ada perubahan signifikan di wilayah Kabupaten Magelang.
Menurutnya, komunikasi dengan mahasiswa juga sudah terjalin baik. Aspirasi yang disampaikan, lanjutnya, tidak menjadi masalah selama dilakukan secara konstruktif. "Kalau mereka ingin audiensi, pintu selalu terbuka, baik dengan pemerintah daerah maupun DPRD," ujarnya.
Lebih lanjut, Grengseng menekankan pentingnya kesiapsiagaan aparat daerah, khususnya Satpol PP, dalam menegakkan aturan. Dia meminta jajaran pemerintah hingga RT/RW dan desa kompak menjaga keamanan lingkungan.
Baca Juga: Yayasan Bina Aksara Mulya Gelar Pawiyatan Aksar Jawa Metode Carangapak di Temanggung
Dia mewanti-wanti supaya masyarakat menerapkan deteksi dini dan cegah dini, terutama agar anak-anak usia pelajar tidak ikut demo. "Masyarakat harus bersatu menolak anarkisme. Buat brosur, viralkan pesan perdamaian agar wilayah kita tetap aman," pesannya.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang Sakir menyambut baik aspirasi mahasiswa yang memilih berdialog ketimbang turun ke jalan. "Itu bentuk kedewasaan berpolitik. Kalau disampaikan sembarangan, ada risiko ditunggangi oknum," ujar Sakir.
Dia menegaskan, DPRD merupakan rumah aspirasi, baik terkait kebijakan pemerintah daerah maupun pusat. "Kalau tuntutannya untuk pusat, kami teruskan. Kalau untuk daerah, kami sampaikan kepada kepala daerah," sambungnya. (aya)