MUNGKID — Rencana pembangunan pabrik briket di Dusun Jogosaran, Jogomulyo, Tempuran menuai penolakan dari warga. Mereka khawatir kehadiran pabrik tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, keamanan, dan kenyamanan tempat tinggal.
Sebagai bentuk penolakan, warga memasang sejumlah spanduk bertuliskan 'Warga Perumahan Marison Menolak Pembangunan Pabrik Briket' di sejumlah titik. Selain itu, mereka juga menggelar audiensi bersama pihak pengembang, PT Coco Total Karbon Indonesia, pemerintah desa, dan sejumlah pihak di Balai Desa Jogomulyo.
Baca Juga: Bertemu Santri, Bermusik, dan Berbagi: Gita Kamath Perkuat Hubungan RI–Australia di Yogyakarta
Ketua RT 02/RW 12 Dusun Jogosaran, Casmin mengatakan, penolakan warga berawal dari informasi ihwal rencana pembangunan jembatan yang akan menjadi akses menuju lokasi pabrik. "Saya ditelepon pak kades malam-malam, katanya Senin mau dibangun jembatan untuk akses pabrik briket. Warga langsung berinisiatif membuat spanduk penolakan," ujar Casmin, Senin (20/10).
Menurutnya, mayoritas warga menolak kehadiran pabrik tersebut karena khawatir akan menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan. "Sekarang mungkin dibilang tidak ada pengasapan, tapi siapa yang menjamin nanti tidak berubah?," imbuhnya.
Dari total 136 kepala keluarga (KK) di wilayahnya, sebanyak 125 KK telah menandatangani surat penolakan yang telah disampaikan ke pemerintah desa, BPD, kecamatan, dinas lingkungan hidup (DLH), hingga aparat keamanan.
Ketua RT 02/RW 12 Dusun Jogosaran, Casmin mengatakan, penolakan warga berawal dari informasi ihwal rencana pembangunan jembatan yang akan menjadi akses menuju lokasi pabrik. "Saya ditelepon pak kades malam-malam, katanya Senin mau dibangun jembatan untuk akses pabrik briket. Warga langsung berinisiatif membuat spanduk penolakan," ujar Casmin, Senin (20/10).
Menurutnya, mayoritas warga menolak kehadiran pabrik tersebut karena khawatir akan menimbulkan pencemaran udara dan kebisingan. "Sekarang mungkin dibilang tidak ada pengasapan, tapi siapa yang menjamin nanti tidak berubah?," imbuhnya.
Dari total 136 kepala keluarga (KK) di wilayahnya, sebanyak 125 KK telah menandatangani surat penolakan yang telah disampaikan ke pemerintah desa, BPD, kecamatan, dinas lingkungan hidup (DLH), hingga aparat keamanan.
Baca Juga: Tampil Lucu dan Trendi, Honda Scoopy x Kuromi Limited Edition Resmi Hadir di Yogyakarta
Kepala Dusun Jogosaran, Widodo menjelaskan, rencana pembangunan pabrik briket tersebut akan dilakukan di lahan seluas lebih dari 10 ribu meter persegi, yang terletak di antara Dusun Jogosaran dan Perumahan Marison.
"Hari ini sebenarnya rencana mereka mau bangun jembatan untuk akses pabrik. Karena itu warga menyatakan sikap tegas menolak keberadaan pabrik dengan berbagai pertimbangan," ungkap Widodo.
Menurutnya, ada empat alasan utama warga menolak. Pertama, kekhawatiran terhadap polusi udara karena pabrik briket umumnya beroperasi selama 24 jam penuh dan menghasilkan asap pembakaran.
Kepala Dusun Jogosaran, Widodo menjelaskan, rencana pembangunan pabrik briket tersebut akan dilakukan di lahan seluas lebih dari 10 ribu meter persegi, yang terletak di antara Dusun Jogosaran dan Perumahan Marison.
"Hari ini sebenarnya rencana mereka mau bangun jembatan untuk akses pabrik. Karena itu warga menyatakan sikap tegas menolak keberadaan pabrik dengan berbagai pertimbangan," ungkap Widodo.
Menurutnya, ada empat alasan utama warga menolak. Pertama, kekhawatiran terhadap polusi udara karena pabrik briket umumnya beroperasi selama 24 jam penuh dan menghasilkan asap pembakaran.
Baca Juga: Tampil Lucu dan Trendi, Honda Scoopy x Kuromi Limited Edition Resmi Hadir di Yogyakarta
Kedua, risiko pencemaran air. Sebab proses produksi briket menghasilkan limbah arang dan residu pembakaran yang bisa merusak sumber air warga. Apalagi di sekitar lokasi sudah terdapat pabrik es, garmen, dan lidah buaya. "Kami khawatir air jadi ikut tercemar, apalagi kalau nanti ada sumur bor baru. Itu bisa memengaruhi sumur warga di sekitar," jelasnya.
Ketiga, warga menyoroti kemacetan lalu lintas akibat banyaknya kendaraan besar seperti truk tronton dan truk pengangkut barang yang keluar-masuk kawasan industri sekitar. Jalur Jambu–Ngrombo yang dilalui setiap hari sudah sering padat, dan hingga kini belum ada solusi konkret.
"Kalau nanti ditambah pabrik baru, truk-truk pasti makin banyak. Jalur itu sudah macet setiap pagi dan sore, dan pemerintah belum bisa atasi," kata Widodo.
Kedua, risiko pencemaran air. Sebab proses produksi briket menghasilkan limbah arang dan residu pembakaran yang bisa merusak sumber air warga. Apalagi di sekitar lokasi sudah terdapat pabrik es, garmen, dan lidah buaya. "Kami khawatir air jadi ikut tercemar, apalagi kalau nanti ada sumur bor baru. Itu bisa memengaruhi sumur warga di sekitar," jelasnya.
Ketiga, warga menyoroti kemacetan lalu lintas akibat banyaknya kendaraan besar seperti truk tronton dan truk pengangkut barang yang keluar-masuk kawasan industri sekitar. Jalur Jambu–Ngrombo yang dilalui setiap hari sudah sering padat, dan hingga kini belum ada solusi konkret.
"Kalau nanti ditambah pabrik baru, truk-truk pasti makin banyak. Jalur itu sudah macet setiap pagi dan sore, dan pemerintah belum bisa atasi," kata Widodo.
Baca Juga: Apresiasi Dedikasi Guru, Astra Motor Yogyakarta Seleksi Guru Inspiratif Astra Honda 2025
Keempat, warga khawatir terhadap risiko banjir akibat buruknya drainase di sekitar lokasi. Menurutnya, saluran air di depan lahan yang akan dibangun pabrik sudah banyak yang tertutup.
"Setiap hujan deras, air dari atas gunung turun ke jalan dan menyebabkan genangan. Apalagi kalau saluran air makin sempit atau ditutup. Itu bisa memperparah banjir," lontarnya.
Widodo menambahkan, jarak antara tembok pabrik yang direncanakan dengan rumah warga hanya sekitar 75 sentimeter. Sehingga dinilai terlalu dekat dan berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan.
"Malam-malam saja di sekitar situ sudah sering terdengar suara bising dan klakson. Kalau nanti pabrik beroperasi, bisa makin ramai dan mengganggu ketertiban," katanya.
Keempat, warga khawatir terhadap risiko banjir akibat buruknya drainase di sekitar lokasi. Menurutnya, saluran air di depan lahan yang akan dibangun pabrik sudah banyak yang tertutup.
"Setiap hujan deras, air dari atas gunung turun ke jalan dan menyebabkan genangan. Apalagi kalau saluran air makin sempit atau ditutup. Itu bisa memperparah banjir," lontarnya.
Widodo menambahkan, jarak antara tembok pabrik yang direncanakan dengan rumah warga hanya sekitar 75 sentimeter. Sehingga dinilai terlalu dekat dan berpotensi menimbulkan gangguan kebisingan.
"Malam-malam saja di sekitar situ sudah sering terdengar suara bising dan klakson. Kalau nanti pabrik beroperasi, bisa makin ramai dan mengganggu ketertiban," katanya.
Baca Juga: Astra Motor Yogyakarta Hadirkan Program OktoBEST
Menanggapi penolakan warga, Komisaris PT Coco Total Karbon Indonesia, Wilson Gosalim mengaku, memahami keresahan warga. Dia memastikan pihaknya belum memulai pembangunan pabrik dan baru berencana membangun jembatan sebagai akses menuju lokasi.
"Kami tampung semua aspirasi warga. Semoga mediasi ini jadi jembatan agar ke depan tidak ada pihak yang dirugikan," bebernya.
Wilson menjelaskan, lahan yang dibeli perusahaannya seluas 13 ribu meter persegi, namun pembangunan pabrik nantinya tidak akan menggunakan seluruh area tersebut. Menurutnya, proyek ini masih pada tahap persiapan dan belum memiliki izin pembangunan.
"Kami baru mau bikin jembatan, belum pembangunan. Izin pun belum keluar. Setelah ini kami akan cari jalan keluar terbaik dan melakukan sosialisasi dulu sebelum melangkah lebih jauh," terangnya. (aya)
Menanggapi penolakan warga, Komisaris PT Coco Total Karbon Indonesia, Wilson Gosalim mengaku, memahami keresahan warga. Dia memastikan pihaknya belum memulai pembangunan pabrik dan baru berencana membangun jembatan sebagai akses menuju lokasi.
"Kami tampung semua aspirasi warga. Semoga mediasi ini jadi jembatan agar ke depan tidak ada pihak yang dirugikan," bebernya.
Wilson menjelaskan, lahan yang dibeli perusahaannya seluas 13 ribu meter persegi, namun pembangunan pabrik nantinya tidak akan menggunakan seluruh area tersebut. Menurutnya, proyek ini masih pada tahap persiapan dan belum memiliki izin pembangunan.
"Kami baru mau bikin jembatan, belum pembangunan. Izin pun belum keluar. Setelah ini kami akan cari jalan keluar terbaik dan melakukan sosialisasi dulu sebelum melangkah lebih jauh," terangnya. (aya)