MUNGKID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Magelang mulai memperkuat arah kebijakan Program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dengan menitikberatkan pada integrasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kualitas lingkungan sekaligus mengejar kenaikan status penilaian nasional pada 2027.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Kabupaten Magelang Herlina mengatakan, pelaksanaan KKS saat ini tidak lagi sekadar program sektoral. Melainkan telah bergeser menjadi pendekatan pembangunan berbasis kesehatan yang melibatkan banyak pihak.
Dia menyebut, arah kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Oktober 2024. Yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam mewujudkan wilayah sehat.
Baca Juga: Kukuhkan Guru Besar Baru, FTP UGM Suarakan Potensi Limbah Sawit dan Kopi untuk Kemasan Ramah Lingkungan
"Pelaksanaan KKS harus mampu mendorong terbentuknya kemitraan yang kuat. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta harus terlibat aktif," kata Herlina dalam rapat koordinasi di Ruang Cemerlang Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Rabu (3/6).
Dia menjelaskan, sasaran utama program ini mencakup peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Sekaligus penguatan pelayanan kesehatan yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, kata dia, KKS diharapkan tidak berhenti pada aspek kebersihan atau estetika wilayah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kesehatan. Sebab tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi yang mendukung produktivitas masyarakat.
Baca Juga: Gantikan Fathul Wahid, Hari Purnomo Dilantik Jadi Rektor Baru UII
"Kalau lingkungan sehat, masyarakat juga lebih produktif," terangnya.
Dalam konteks penilaian nasional, Kabupaten Magelang sebelumnya telah meraih kategori Padapa pada 2025 dengan capaian nilai di atas 71 persen. Namun, Herlina menilai, capaian tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Beberapa sektor seperti pariwisata dan kawasan perkantoran menunjukkan performa tinggi, masing-masing dengan nilai di atas 86 persen. Sebaliknya, sektor transportasi, ketertiban lalu lintas, serta penanggulangan bencana masih menjadi titik lemah yang perlu diperkuat.
"Kami menargetkan bisa naik ke kategori Wiwerda pada 2027. Artinya, dalam dua tahun ini seluruh indikator harus diperbaiki secara sistematis," tegasnya.
Baca Juga: Beri Dukungan Bagi Nadiem, Driver Gojek Gelar Konvoi Aksi Solidaritas Lintasi Jalur Protokol Yogyakarta
Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Magelang Dian Grengseng Pamuji menegaskan, pendekatan KKS menuntut keterlibatan aktif masyarakat, bukan sekadar program yang dijalankan pemerintah.
"KKS adalah kondisi wilayah yang bersih, nyaman, dan sehat yang dicapai bersama. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, harus ada partisipasi masyarakat," bebernya.
Baca Juga: Pasca-Pergantian Kepala BGN, Kejagung Geledah Kantor Sejak Dini Hari, Komisi III DPR Buka Suara
Dia menyebut, forum yang dipimpinnya saat ini fokus pada penguatan pembangunan berbasis kesehatan di berbagai tatanan. Mulai dari lingkungan permukiman, pendidikan, hingga pelayanan publik.
Namun, tantangan ke depan tidak hanya pada aspek teknis pelaksanaan program, tetapi juga pada aspek kelembagaan. Masa berlaku Surat Keputusan (SK) tim KKS Kabupaten Magelang akan berakhir pada 2026, sehingga perlu segera dilakukan pembaruan. (aya)