Harus Segera Ada Kepastian

Administrator • Dipublikasikan Jumat, 5 Maret 2021 | 15:00 WIB
TULUS: Petugas dan pengendara mengheningkan cipta di pos penyekatan Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Sabtu (10/7). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
TULUS: Petugas dan pengendara mengheningkan cipta di pos penyekatan Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Sabtu (10/7). (HENDRI UTOMO/RADAR PURWOREJO)
RADAR PURWOREJO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo bersikap terkait mundurnya pembayaran ganti rugi 1.500 bidang tanah terdampak pembangunan Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Dewan mendesak harus segera ada kepastian pembayaran.

Demikian penegasan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo Rokhman dalam pertemuan berbagai pihak terkait pembangunan Bendungan Bener di kantor DPRD Kabupaten Purworejo Selasa (2/3). "Jangan sampai terdapat benturan dan permasalahan di masyarakat,” tandasnya. Selain dewan, pertemuan ini melibatkan Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo.

Rohman menegaskan, desakan adanya kepastian pembayaran mengingat masyarakat terdampak sudah resah dengan mundurnya pembayaran. Sebagai akil rakyat, dia berharap semua berkas yang dinilai sudah beres segera dilakukan pengecekan dana yang tersedia dan dibutuhkan untuk dibayarkan.

"Adapun pada saat kita appraisal (taksiran nilai properti), kami tidak serta merta. Kita sudah melakukan sesuai prosedur yang ada," kata Rokhman.

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Dion Agasi menyebutkan, pertemuan ini dimaksudkan untuk mencari titik temu sehingga permasalahan yang ada di lapangan segera diselesaikan. "Kami menggelar pertemuan ini untuk mencari titik temu dan mengetahui sebenarnya kenapa pembayaran ganti rugi pengadaan tanah itu tidak kunjung dilakukan. Sementara sebagian yang lain sudah," ungkapnya.

Abdullah dari Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, mengatakan tercatat sudah ada 1.849 bidang tanah yang menjadi target penanganan pengadaan tahap pertama. Dari jumlah itu tercatat ada 1.654 bidang sudah divalidasi.

Sedangkan dari 1.654 bidang yang divalidasi, tercatat ada 154 bidang sudah dilakukan pembayaran. "Ada empat (bidang) yang belum dibayarkan karena pemilik bidang ada di luar negeri dan belum bisa pulang," jelas Abdullah.

Abdullah menegaskan, masih tersisa sebanyak 1.500 bidang tanah yang belum disetujui. Ribuan bidang tanah ini masih menunggu surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Surat ini penting karena menjadi dasar bagi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk melakukan pembayaran.

Perwakilan dari BBWSO Yossie mengungkapkan, permasalahan yang ada saat ini di luar perkiraan. Sesuai kesepakatan dan musyawarah yang telah disepakati seharusnya pembayaran lahan selesai Februari lalu. ”Tapi, ternyata muncul surat dari Sekjen Kementerian ATR dan sampai dengan bulan Maret ini belum ada penyelesaian," katanya.

Surat dari Kementerian ATR itu menyebut BBWSO agar menghitung ulang dengan harga pada 2018 ditambah dengan masa tunggu. Appraisal pada 2020 dinilai sudah sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia 204. Kementerian ATR menilai harga ganti rugi untuk tanah bidang di Kabupaten Purworejo terlalu tinggi. (udi/amd) Editor : Administrator
Dion Agasi Bendungan Bener