Masterbend Desak Pemerintah Tepati Janji

Administrator • Dipublikasikan Senin, 15 Maret 2021 | 15:00 WIB
Photo
Photo
RADAR PURWOREJO - Warga terdampak pembangunan Bendungan Bener yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Terdampak Bendungan Bener (Masterbend) mendatangi gedung DPRD Kabupaten Purworejo Sabtu (13/3). Mereka menuntut kepastian pembayaran ganti rugi tanah.

Selain itu, mereka mempertanyakan kepastian penandatanganan surat diskresi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertanyaan tersebut terkait audiensi Masterbend dengan BPN di Kantor BPN Kabupaten Purworejo pada Selasa lalu (9/3).

Anggota Marterbend ditemui anggota DPRD Kabupaten Purworejo M. Abdullah di Gedung B DPRD Kabupaten Purworejo. Abdullah dikenal cukup intensif mendampingi warga terdampak pembangunan Bendungan Bener.

"Sedikitnya ada 1.092 warga pemilik, sekitar 1.500 bidang tanah yang lahannya sudah di-appraisal dengan total nilai ganti rugi sekitar Rp 320 miliar, tetapi belum terbayar. Padahal, sesuai kesepakatan hasil musyawarah, pembayaran akan dilakukan pada 22 Februari 2021 lalu," ucap Abdullah.

Setelah mendengar keluhan warga, Abdullah menjelaskan, warga hanya ingin kepastian waktu pembayaran. Sebab, mereka menilai waktu pembayaran sudah melebihi waktu yang telah disepakati.

Abdullah menegaskan pembayaran tidak harus dibayarkan seketika seluruhnya. Warga hanya butuh kepastian kapan akan dibayarkan.

"Ini harus menjadi perhatian pihak-pihak terkait untuk melaksanakan dan menunaikan tugas dengan sebaik mungkin sesuai aturan yang disepakati. Hal itu untuk menghindari adanya keresahan berlebih yang berujung pada aksi-aksi atau demonstrasi seperti sebelumnya," jelasnya.

Ketua Paguyuban Masterbend Eko Siswoyo mengatakan, pihaknya bisa menempuh ranah hukum jika terus dibiarkan tanpa kepastian pembayaran lahan warga terdampak. Pihaknya dapat melakukan gugatan terhadap pihak-pihak yang mengingkari kesepakatan bersama.

Warga terdampak bendungan yang belum menerima ganti rugi berasal dari tujuh desa. Ada enam desa di Kecamatan Bener yakni Desa Bener, Desa Nglaris, Desa Limbangan, Desa Guntur, Desa Kedung Loteng, dan Desa Karangsari. Satu desa lainnya berada di Kecamatan Gebang yaitu Desa Kemiri.

Hingga saat ini warga masih terus menunggu kepastian dari BPN terkait waktu pembayaran. Saat audiensi dengan BPN Kabupaten Purworejo pada Selasa (9/3), BPN telah menginformasikan surat diskresi akan segera ditandatangani oleh Menteri ATR/BPN usai audiensi.

"Saat mediasi Bapak Kepala BPN (Kabupaten Purworejo) pada sore itu menyampaikan bahwa surat diskresi akan ditandatangani Menteri ATR/BPN. Tapi, sampai detik ini belum ada tanda tangan dari Bapak Menteri," ucap Eko.
Terkait langkah-langkah yang akan dilakukan warga untuk memperoleh haknya, Eko mengaku masih akan dimatangkan sembari menunggu kepastian dari BPN. Meski demikian, aksi demontrasi tidak menutup kemungkinan akan kembali dilakukan jika pihak terkait tak kunjung memberikan kepastian pembayaran tanah yang nilainya telah disepakati.

"Kami akan menunggu dulu sampai Minggu (14/3) sore besok, terkait kepastian tanda tangan surat diskresi itu," tegasnya. (tom/amd) Editor : Administrator
DPRD Kabupaten Purworejo Bendungan Bener