Aset Rp 68,7 M, Surplus Rp 5,9 M

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 30 Maret 2021 | 15:25 WIB
PRIORITAS: Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH saat menyampaikan pendapatnya dalam sosialisasi PP Nomor 11/2021 tentang Bumdes Bersama (Bumdesma) di Jogjakarta, kemarin. (Istimewa)
PRIORITAS: Wakil Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH saat menyampaikan pendapatnya dalam sosialisasi PP Nomor 11/2021 tentang Bumdes Bersama (Bumdesma) di Jogjakarta, kemarin. (Istimewa)
RADAR PURWOREJO - Aset keseluruhan yang dimiliki Unit Pengelola Kegiatan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK DAPM) se-Kabupaten Purworejo terbilang besar. Dari 4 UPK DAPM, tercatat memiliki total aset sebesar Rp 68,7 miliar.

Dari total aset tersebut, pada periode 2020 alu tercatat surplus sebesar Rp 5,9 miliar. "Jumlah tersebut dana yang tidak sedikit dan harus dikelola dengan sebaik-baiknya,” jelas Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti kemarin (28/3).

Pernyataan ini menindaklanjuti sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes Bersama (Bumdesma) di Jogjakarta Kamis (25/3).
Menurutnya, PP Nomor 11/2021 yang mengatur UPK DAPM menjadi bumdesma juga harus menjadi rujukan. Ini agar dunia pariwisata dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Purworejo lebih berkembang secara optimal.

Wabup meminta pembentukan Bumdes Bersama memprioritaskan sumber daya manusia (SDM). Khususnya, SDM dari UPK DAPM yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

"Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang didalamnya mengatur pembentukan bumdesma, saya meminta pembentukan Bumdes Bersama memprioritaskan SDM, khususnya UPK DAPM," kata Yuli.

Dalam sosialisasi di Jogjakarta, Yuli menegaskan, hal tersebut diungkapkan di hadapan Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDT Adityawarman Darudono. Pernyataan itu juga disimak pimpinan DPRD Kabupaten yakni Kelik Susilo Ardani, Frans Suharmaji, serta anggota DPRD Komisi I, III, dan IV. Ada pula Plh Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purworejo Ganis Pramudito.

Yuli menjelaskan, UPK DAPM merupakan transformasi dari eks PNPM Mandiri Perdesaan yang akan bertransformasi menjadi bumdesma. SDM di UPK DAPM yang selama ini telah bekerja dengan baik harus tetap dipertahankan. "Mereka telah berjuang mengamankan dan membesarkan UPK DAPM dan mengurangi kemiskinan di wilayah kecamatan masing-masing," jelasnya.

Mengutip pernyataan Adityawarman Darudono, pengelolaan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan wajib dibentuk menjadi bumdesma. Ketentuan pembentukan bumdesma paling lama dua tahun setelah PP 11/2021 diterbitkan.

Pengelola UPK DAPM perlu bertransformasi menjadi bumdesma karena aturannya sudah jelas. Ini agar pembangunan desa melalui bumdesma dapat berjalan dengan baik.

"Segera saja diinisiasi dan dibentuk. Sebab, butuh proses dalam transformasi PNPM Mandiri menjadi bumdesma. Setelah terbentuk maka harus benar-benar diberdayakan, lembaga ekonomi seperti koperasi yang ada urusannya dengan bumdesma, poktan, gapoktan, pokdarwis, dan sebagainya segera merapat dan berkoordinasi dengan bumdesma," tegasnya.

Sementara itu, Kelik Susilo Ardani mengungkapkan, Kemendes PDT bisa memberikan bantuan lebih untuk Kabupaten Purworejo terkait program-program bumdesma. Jika kabupaten lain memperoleh 50 bantuan, Kabupaten Purworejo sebaiknya diberikan seratus jenis bantuan sehingga bisa intensif.

"Kami akan berkonsultasi dengan Kemendes tentang regulasi umdes bersama yang segera akan diskusikan," ungkapnya.

Ganis Pramudito menjelaskan, pihaknya sudah menggelar sosialisasi PP 11/2021 yang diikuti 49 orang. Terdiri dari camat, ketua UPK DAPM, BKDAPM, dan direktur bumdes kategori maju. Sosialisasi penting untuk memahamkan bumdesma dan mekanisme serta teknis transformasi dari UPK DAPM menjadi bumdesma.

"Kepengurusan UPK DAPM memiliki banyak personel. Sedikitnya ada sebanyak 186 orang. Maka, butuh kecermatan dan dipersiapkan matang supaya transformasi dapat berjalan dengan baik," jelasnya. (tom/amd) Editor : Administrator
bumdesma UPK DAPM