Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Purworejo Nancy Megawati mengatakan, jumlah kuota tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk Kabupaten Purworejo. Total jumlah guru honorer SD dan SMP di Kabupaten Purworejo yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tercatat 2.056 orang.
"Ini menjadi peluang besar para guru honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja," tegasnya kemarin (21/5).
Selain itu, Nancy menjelaskan, dibuka pula lowongan tenaga kesehatan (nakes). Dibutuhkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 102 orang, PPPK 27 orang, dan tenaga teknis 14 orang.
"Jadi, total untuk Purworejo butuhkan 2.039 orang. Ketentuan rekrutmen sama seperti tahun sebelumnya. Registrasi secara on line untuk PPPK guru bisa tiga kali di tahun 2021 (Agustus, Oktober dan November)," jelasnya.
Nancy menyatakan, rekrutmen PPPK untuk periode Agustus khusus untuk guru K2 atau guru honorer di sekolah negeri. Peserta yang belum lolos gelombang pertama bisa mengikuti gelombang kedua pada Oktober.
Pada tes gelombang kedua tersebut, guru honorer K2 bersaing dengan honorer sekolah swasta dan pemilik sertifikat pendidikan (serdik). "Jika belum lulus juga di gelombang kedua, masih berkesempatan mengikuti tes gelombang ketiga. Dengan catatan, persaingan terbuka yakni lintas kabupaten dan provinsi. Termasuk lulusan baru," terangnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, M. Abdullah memberi apresiasi dengan besarnya peluang guru honorer menjadi PPPK. Menurutnya, selama ini guru honorer telah banyak berjasa dalam dunia pendidikan. Namun, honor yang diterima sangat minim.
Dengan menjadi PPPK, tegas Abdullah, ada harapan untuk bisa memperoleh gaji dan tunjangan sama dengan guru PNS atau aparatur sipil negara (ASN).
"Ini tentu menjadi kabar yang baik bagi para guru honorer. Bisa bisa menjadi obat mujarab bagi mereka yang sudah sangat berjasa memajukan dunia pendidikan di Purworejo," ucapnya.
Ditegaskan, bentuk keberpihakan pemerintah terhadap para guru honorer atas aspirasi yang mereka suarakan selama ini tentunya harus dijawab dengan kredibilitas dan kompetensi para guru yang kelas diangkat menjadi PPPK. Peserta seleksi PPPK hanya butuh mempersiapkan diri dengan baik.
Menurutnya, peserta jangan tergiur pihak-pihak yang mencoba menawarkan bantuan untuk meloloskan. "Seleksi dan teknis penyelenggaraan diatur dan dikelola langsung Kemenpan-RB secara elektronik dengan informasi teknologi. Jadi, tidak ada yang bisa bermain kongkalikong. Setelah jadi, tentunya, ya buktikan bahwa laik lolos dan menjadi PPPK," tegasnya. (tom/amd) Editor : Administrator