Untuk itu, kades dituntut harus amanah, penuh keikhlasan, dan tanggung jawab dalam menata dan memajukan desa. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara pasti ke arah yang lebih baik.
Demikian penegasan Bupati Purworejo Agus Bastian saat melantik 43 kades terpilih hasil pilkades serentak dan pilkades antarwaktu secara virtual di Pendapa Kabupaten Purworejo kemarin (7/7).
"Setelah ini, pekerjaan berat telah menanti. Laksanakan dengan amanah, penuh keikhlasan dan tanggung jawab," tegasnya.
Pengambilan sumpah dan janji jabatan diwakili secara langsung tiga kades terpilih. Sebanyak 40 kades lainnya mengikuti pelantikan dari kantor kecamatan masing-masing.
Pelantikan disaksikan Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti dan Sekretaris Daerah Purworejo Said Romadhon. Tampak pula camat dan sejumlah tokoh agama dan masyarakat.
"Pilkades serentak di tengah pandemi Covid-19 cukup melegakan. Tidak menimbulkan klaster pilkades yang sempat dikhawatirkan sebelumnya. Tentu ini berkat kerja keras dan kerja sama antara panitia dan instansi terkait, para calon kepala desa beserta pendukungnya, serta kesadaran seluruh masyarakat," ucap Bastian.
Menurutnya, pandemi sebagai tantangan perubahan zaman masih berlangsung dan sejauh ini masih belum teratasi. Jumlahnya warga yahg terpapar Covid-19 masih fluktuatif. Justru, semakin meningkat beberapa pekan terakhir.
Kondisi tersebut kembali mengantarkan Kabupaten Purworejo masuk ke zona merah level 3. Hal tersebut membuat harus diterapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
"Saudara harus benar-benar mampu mendorong warga mematuhi ketentuan PPKM darurat. Utamanya dalam menerapkan protokol kesehatan 5M. Mengaktifkan Jogo Tonggo, Posko Desa, serta terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait dalam penanganan Covid-19," ujarnya. (tom/amd)
Wajib Akuntabel Kelola Anggaran
Sebanyak 43 kepala desa (kades) yang dilantik Bupati Purworejo kemarin (7/7) wajib menerapkan transparansi penggunaan dana desa. Sebab, desa mendapat alokasi dana yang besar seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Bupati Purworejo Agus Bastian menegaskan tidak ada satu pasal yang mengisyaratkan monopoli kebijakan oleh kades. Bahkan, kades akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana.
”Saya minta penggunaan anggaran tersebut harus transparan, akuntabel, dan hasilnya benar-benar bermanfaat sesuai peruntukannya,” tegas Bastian.
Sementara itu, Kepala Bidang Kapasitas, Kelembagaan, Administrasi dan Sistem Informasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Purworejo Bagas Adi Karyanto mengatakan, 43 kades telantik merupakan hasil pilkades serentak dan pilkades antarwaktu (PAW). Pemilihan digelar serentak beberapa waktu lalu.
"Ada 41 kades dari pilkades serentak dan dua dari PAW. Dua itu yakni Kades Sudorogo, Kecamatan Kaligesing, dan Kades Rendeng, Kecamatan Gebang," katanya saat dikonfirmasi Radar Purworejo Rabu (7/7). (han/amd) Editor : Administrator