Perwakilan Koko Pede Marifun Arif mempertanyakan, apa dasar dan argumentasi kebijakan perubahan nama jalan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen. “Kami butuh kepastian hukum, karena ini negara hukum,” katanya saat audiensi ke Gedung DPRD Kebumen, kemarin (27/12).
Konteks perubahan nama jalan, lanjutnya, mestinya telah melalui perencanaan matang. Baik konsep hingga peruntukan anggaran. Selain itu, pemkab diminta memperhatikan aspek sosiologis, yuridis, dan filosofis. Sehingga kebijakan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat luas. “Penamaan itu, kami memandang belum sesuai proses dan peraturan yang berlaku. Atas dasar itu kami minta dibatalkan,” tegasnya.
Dia juga menanyakan keterlibatan dewan dalam proses perubahan nama jalan. DPRD, kata Marifun, dalam konsep trias politika memiliki peran starategis sebelum hadirnya sebuah kebijakan. “Ini bukan memaksakan, saya tidak mau Kebumen menjadi Kabupaten yang melanggar peraturan di atasnya,” ucap Marifun.
Perwakilan lain, Nuryanto mengungkapkan, perubahan nama jalan harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. “Yang saya pertanyakan masuk anggaran tahun berapa, dan berapa jumlahnya. Mestinya harus tingkat penelaahan bukan pengumuman,” tuturnya.
Pemkab, juga diminta memperhatikan regulasi di atasnya. Agar tidak cacat hukum dalam menjalankan roda pemerintahan. Tahapan demi tahapan, harus dilalui sesuai regulasi yang berlaku. “Harus disampaikan ke gubernur hasil telaah seperti apa. Lah ini sudah di pasang plang jalan. Berkaitan juga dengan perubahan berkas administrasi,” ucapnya.
Alasan lain keberatan atas perubahan nama jalan adalah kebijakan tersebut belum begitu dibutuhkan. Justru, kata Nuryanto, yang dibutuhkan saat ini fokus pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. “Kebijakan tidak ada urgensinya dengan pandemi Covid-19 dan beberapa aspek lain,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kebumen Fuad Wahyudi mengaku, sejauh ini DPRD Kebumen belum dilibatkan dalam prosesi perubahan nama jalan. Kebijakan tersebut diakuinya berasal dari eksekutif. “Secara formal belum pernah dilibatkan perubahan nama jalan. Baru sekedar ada pengumuman,” ungkapnya.
Namun demikian, DPRD Kebumen sebagai penyambung lidah rakyat akan menampung segala aspirasi yang disampaikan terkait perubahan nama jalan di Kebumen. Menurut Fuad, hadirnya masyarakat ke gedung dewan sebagai bentuk kepedulian untuk bersama membangun Kebumen. “Salah satu fungsi kami menampung aspirasi dan pendapat. Hari ini syukur bisa berkomunikasi, apa yang menjadi harapan bisa sebagai kontrol bersama,” jelas Fuad. (cr2/eno/er) Editor : Administrator